Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ingin Capres dan Cawapres Dibahas Bersama-sama dalam Berkoalisi

Kompas.com - 27/07/2018, 11:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, saat ini komunikasi dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masih bersifat cair.

Hidayat menekankan, pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden sebaiknya dibahas bersama-sama. Hal itu dinilainya sebagai langkah bijak ketika ingin berkoalisi.

"Dan itu harapan saya dari awal untuk menghadirkan koalisi kemudian memungkinkan semuanya terakomodasi. Tapi, siapa yang menjadi capres, siapa yang jadi cawapres, kan perlu dibicarakan bersama," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Ia mencontohkan, sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak memaksakan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres merupakan hal yang patut diapresiasi.

"Kita harus menghormati pernyataan Pak SBY yang mengatakan tidak memaksakan untuk AHY (sebagai cawapres)," kata Hidayat.

Baca juga: Demokrat Bergabung, PKS Makin Yakin 2019 Ganti Presiden

Namun, Hidayat menjelaskan, partainya akan terus berupaya memperjuangkan sembilan nama capres dan cawapres dari internal PKS. Hidayat juga menyatakan partainya siap jika sembilan nama yang ditawarkan tak dipilih.

"Ya saya berharap semuanya legawa ya bukan hanya PKS ya tapi semuanya legawa untuk menerima hasil keputusan bersama oleh partai berkoalisi nantikan keputusan apa nanti kita belum ketahui," kata dia.

Baca juga: Demokrat Lakukan Penjajakan dengan PKS soal Pilpres 2019

Hidayat menekankan bahwa semuanya akan bergantung pada kesepakatan bersama dengan mitra koalisi nanti. Ia menghargai sikap Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat yang saling berkomunikasi satu sama lain.

"Nanti yang disepakati siapa ya kita sepakati bersama. Tapi sampai hari ini pertemuan kan masih bilateral nih antara Gerindra dengan Demokrat, Demokrat dengan PAN, Gerindra dengan PKS, Demokrat sudah mnegontak PKS untuk ketemu," kata dia.

"Nanti kan perlu ada pertemuan bersama untuk kita bahas bersama siapa yang memang pas untuk kita sepakati sebagai capres siapa cawapresnya," tuturnya.

Kompas TV PKS membahas kondisi politik nasional terkini termasuk sikap jelang pileg dan pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com