Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Gerindra: Prabowo Jadi Presiden, Tiga Bulan Kasus Novel Baswedan Selesai

Kompas.com - 26/07/2018, 14:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, apabila ketua umum partainya, Prabowo Subianto, terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2019, penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan akan lebih baik ketimbang pada pemerintahan Joko Widodo.

"Di zaman Jokowi, kasus Novel Baswedan sudah masuk 16 bulan, tapi tidak ada tanda- tanda titik terang," ujar Andre dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

"Nanti kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden, tiga bulan, atau 100 hari, kasus itu kami targetkan selesai. Kalau tidak bisa, Kapolrinya kami copot. Inilah bedanya komitmen antara Prabowo dengan Pak Jokowi," kata dia.

Pernyataan Andre memancing polemik dalam acara diskusi tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang juga menjadi narasumber acara itu kemudian melontarkan celetukan mengenai kasus Prabowo di masa lalu.

"Loh, yang hilang dulu itu bagaimana, Bos...?" tutur Masinton.

Baca juga: Novel Baswedan Akan Kembali, KPK Harap Kasus Penyiraman Air Keras Tak Dilupakan

Pernyataan Masinton merujuk pada peristiwa penculikan aktivis menjelang jatuhnya Presiden kedua RI Soeharto pada periode 1997-1998.

Andre yang menyadari ketua umumnya disindir Masinton langsung mengklarifikasi hal itu.

"Kalau soal penculikan aktivis, silakan tanyakan ke Pak Wiranto yang saat itu adalah Panglima ABRI dan saat ini menjadi Menko Polhukam-nya Pak Jokowi," ujar Andre.

Menurut Andre, isu penculikan aktivis sudah tidak relevan lagi diarahkan kepada sosok Prabowo Subianto yang saat peristiwa itu terjadi menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat.

"Itu hanya kaset rusak yang diputar terus pas Pemilu," ujar Andre.

Baca juga: Gerindra Sebut Isu Penghilangan Aktivis Reformasi oleh Prabowo Didaur Ulang Jelang Pilpres

Cuma alat kampanye

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat, kasus yang menimpa Novel Baswedan memang sering dipolitisasi kelompok politik.

Banyak kelompok politik yang mengucapkan janji biasanya berdalih akan menuntaskan kasus itu jika sudah berkuasa. Namun, ICW menganggap hal itu hanya semata janji yang sulit terealisasi apabila sudah berkuasa.

"Ya ini sih kampanye doang ya. Nanti (ketika berkuasa) bilangnya, "Yang berjanji kan Andre, bukan saya". Kan begitu terus selalu, berulang," ujar Emerson.

Meski demikian, Emerson tetap mengapresiasi janji-janji itu. Apa pun yang terjadi, kelompok masyarakat sipil akan tetap terus mendorong pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kompas TV Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mendapat kunjungan dari wadah pegawai KPK di kediamannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com