Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saya Tidak Pernah Tawarkan AHY Cawapres ke Jokowi

Kompas.com - 25/07/2018, 22:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Usai pertemuan, SBY langsung memberikan keterangan pers tentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diisukan ditawarkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) ke koalisi pendukung Jokowi.

Dia menegaskan, tidak pernah menawarkan AHY kepada Jokowi. Dia juga mengatakan, Jokowi tidak pernah meminta AHY menjadi cawapresnya di Pilpres 2019.

Baca juga: Perlu Ditempa Dulu, AHY Dinilai Belum Matang sebagai Cawapres

"Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah tawarkan posisi cawapres. Jadi lima kali bertemu, tidak pernah meminta, Pak Jokowi juga tidak pernah tawarkan," katanya.

Dia meyakini Jokowi tulus mengajak Demokrat masuk dalam koalisi pendukungnya. Namun, dia memilih jalan yang berbeda.

"Tanpa meninggalkan luka apapun, beliau pernah mengajak kami, tapi jalan tidak terbuka dengan baik. Sehingga, dalam sisa waktu tiga minggu ini, maka kami tentukan jalan yang lain, yang sekarang sedang berproses," ucapnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, hambatan koalisi antara Partai Demokrat dan partai pengusung Presiden Joko Widodo lebih disebabkan faktor internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ketimbang eksternal. 

"Menurut penilaian kami, lebih banyak kendala internal Demokrat sendiri," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Ia mengatakan, salah satu kendala internal yang muncul dari Demokrat ialah upaya menyodorkan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres.

Baca juga: Pramono Anung: Mungkin, Rintangannya Ada di Pak SBY Sendiri...

Hal itu, kata Hendrawan, terlihat dari upaya Demokrat saat memasangkan AHY dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Jadi itu sebabnya karena psikologi politik seperti itu. Kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation, cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi. Contohnya, Demokrat mesti memasang AHY ke Gerindra," ujar dia.

Hendrawan menganggap wajar upaya itu. Pasalnya, Demokrat yang kini berstatus partai menengah dulunya pernah menikmati status sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR.

Baca juga: AHY Tersenyum Dengar Prabowo Tak Masalah jika Dirinya Jadi Cawapres

Namun, lanjut Hendrawan, logika itu tak bisa dipakai ketika hendak berkoalisi dengan enam partai politik yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sejak awal.

"Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitmen dulu, niat tulus dulu. Niat tulus melahirkan komitmen jadi hulunya niatan dulu," kata Hendrawan.

"Terus bergerak ke hilir pelan-pelan. Nah, tadi malam Pak SBY menyebut di hilirnya, harus ada mutual trust, mutual respect. Kami bicaranya hulu, yaitu niatan yang tulus dan komitmen," lanjut dia.

Kompas TV Pramono Anung menyambut baik kemungkinan koalisi partai demokrat dan gerindra pasca-pertemuan kedua pimpinan partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com