Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu, SBY dan Zulkifli Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres atau Kabinet

Kompas.com - 25/07/2018, 21:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan empat mata di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya tak membahas pembagian kekuasaan di kabinet mendatang atau siapa calon presiden-calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2019.

"Kami tidak membicarakan power sharing bagi-bagi kursi di kabinet, mungkin capres-cawapres seterusnya karena etika dan tata krama tentu mempertimbangkan segala aspek dan mendengarkan partai koalisi," ujar SBY.

Baca juga: SBY Ingin PAN-Demokrat Berkoalisi, Zulkifli Tak Kasih Kepastian

Menurut SBY, akan ada momen yang pas untuk mengumumkan pasangan capres dan cawapres.

SBY berharap capres yang diusung jika koalisi terbentuk harus memiliki independensi dalam menentukan siapa cawapresnya.

SBY optimistis mulai hari ini dan berikutnya, Demokrat akan meningkatkan komunikasi politik dengan PAN.

Ia berharap, jika memang bisa berkoalisi, SBY ingin koalisi yang menghadirkan visi dan misi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kemudian membaca kebijakan yang akan ditawarkan capres-cawapres yang kami usung nanti agar bisa dinilai rakyat visi misi kebijakan itu klop dengan harapan mereka," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zulkifli. Menurut dia, pertemuannya dengan SBY membahas berbagai persoalan terkini di Indonesia.

Selain itu, ia dan SBY membahas bagaimana menentukan strategi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Memang kami tidak bicara capres dan cawapres. Itu yang pertama. Kedua, kami membahas situasi kekinian mengenai negeri kita tercinta. Indonesia mau kita bawa kemana ini negeri. Itulah yang harus dirumuskan bersama," kata dia.

Ia berharap nantinya akan ada pemerintahan yang adil dan mampu menyejahterakan rakyatnya.

"Kita harap nanti akan kita diskusikan lebih lanjut untuk membawa indonesia lebih adil, setara dan sejahtera," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com