Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2018, 14:07 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali diprediksi kuat akan bertarung dalam Pemilihan Presiden 2019.

Setelah lepas dari karier militer, sepak terjang Prabowo di dunia politik cukup disegani, berawal dari berdirinya Partai Gerindra pada 2008.

Pada Pilpres 2009, Prabowo mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Namun, ia bersama Megawati gagal melenggang ke Istana.

Lima tahun kemudian, pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju dengan menggandeng Hatta Rajasa. Pasangan ini gagal, Pilpres 2014 dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bagaimana perjalanan seorang Prabowo?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Profil Prabowo Subianto

Awal karier Prabowo
 
Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, dari pasangan ekonom Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo dengan Dora Soemitro.
 
Pendidikan masa kecilnya ditempuhnya di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat.

Pada 1969, Prabowo masuk Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menempuh pendidikan militer dan tamat pada 1974.

Karier militernya diawali dengan menjadi Komandan Pleton Grup I Kopassus dan bertugas di Timor-Timor.

 
Pada tahun 1983, karier militernya semakin cemerlang dengan menjadi Wakil Komandan Detasement 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus.

Beberapa tahun kemudian, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

 
Sebagai Danjen Kopassus, kariernya semakin bersinar setelah memimpin pembebasan sandera Mapenduma.

Pada operasi tersebut, 10 dari 12 peneliti yang disekap oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) berhasil diselamatkan.

Puncaknya, pada 1998, Prabowo menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dengan membawahi sekitar 11.000 prajurit.

Prabowo memegang peranan yang penting dalam tubuh TNI AD.

 
Ketika Reformasi 1998, Prabowo dipercaya untuk mengamankan Jakarta karena situasi politik yang sedang kacau

Mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran.

 
Pasca-reformasi, Prabowo diberhentikan dari jabatan Pangkostrad. Kemudian, ia ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.
 
Setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira terkait beberapa kasus, Prabowo diberhentikan dari militer. Pangkat militernya adalah Letnan Jenderal.
 
Keluar militer, mulai bisnis, dan terjun di politik
 
Setelah diberhentikan dari kemiliteran, Prabowo mulai berbisnis. Berbagai perusahaan dimilikinya baik di dalam maupun di luar negeri.
 
Pada 2004, Prabowo memulai langkahnya di dunia politik dengan bergabung Partai Golkar. Ia sempat masuk dalam bursa capres Golkar pada 2004, akan tetapi kalah suara dari Wiranto.
 
Setelah keluar dari Golkar, pada 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Dalam debut di Pemilu 2009, Gerindra menempatkan 26 wakilnya di DPR RI.

 
Pada Pilpres 2009, Prabowo mendampingi Megawati sebagai cawapres. Pasangan ini mendapatkan suara 26,79 persen, kalah dari pasangan SBY-Boediono.

Ia kembali maju pada Pilpres 2014 dengan berpasangan bersama Hatta Rajasa sebagai cawapres. Pasangan ini diusung Koalisi Merah Putih yang terdiri tujuh partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat.

Lawannya adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung Koalisi Indonesia hebat yang terdiri dari PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI.

 
Hasil Pemilu 2014, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa mendapatkan 46,85 persen suara, sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 53,15 persen suara.

Bagaimana dengan 2019?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com