Pemerintah Ingin Bangun Lapas di Pulau Terpencil untuk Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mengupayakan untuk membangun lembaga pemasyarakatan (Lapas) di pulau-pulau terluar atau terpencil.

Rencananya, lapas-lapas tersebut akan diperuntukan untuk para narapidana kasus korupsi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah sedang mencari pulau-pulau terluar atau terpencil yang akan dijadikan sebagai lokasi lapas.

"Itu tetap akan kami usahakan. Itu memang sudah kami lakukan beberapa survei," ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Kronologi OTT Kalapas Sukamiskin dan Terungkapnya Fasilitas Wah Para Napi

Hanya saja, diakui Wiranto, rencana pembangunan lapas di pulau terluar atau terpencil bukanlah hal yang mudah. Perlu proses yang harus dilalui untuk merealisasikan rencana itu.

Namun, mantan Panglima ABRI itu mengatakan, pembangunan lapas di pulau terluar atau terpencil itu harus tetap dilakukan.

Sebab kehadiran lapas tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai persoalan penyimpangan di lapas.

Baca juga: Menkumham: Saya Stres, Kejadian di Sukamiskin Memalukan

Menurut Wiranto, penyimpangan-penyimpangan di lapas, misalnya, memberikan fasilitas istimewa kepada tahanan, merupakan hal yang tidak benar dan tidak boleh lagi terulang.

"Nah, untuk itu maka nanti di pulau-pulau terpencil kan mereka tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas, bisa izin nonton bioskop, nonton tenis," kata dia.

"Enggak mungkin itu karena harus menyeberang. Saya kira itu bagian dari cara kami untuk bagaimana menertibkan lapas itu. Tetapi memang perlu waktu," sambung Wiranto.

Selain infrastruktur, ia menilai perlu adanya peningkatan integritas sumber daya manusia di lapas.

Baca juga: Hasil Sidak di Lapas Sukamiskin: Dispenser, TV, AC, Kulkas hingga Uang Tunai Rp 112 Juta

Caranya, revolusi mental harus menyentuh para petugas lapas sehingga tak mudah disuap.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pemindahan napi korupsi ke lapas di pulau terluar atau Nusakambangan bukanlah solusi bila sistem dan SDM di lapas tidak ikut dibenahi.

"Dipindahkan kemanapun juga, jika sistem pemasyarakatan dan Integritas SDM lapasnya tidak diperbaiki, maka kejadian ini akan tetap berulang," kata dia.

Pengawasan Lapas kembali disorot setelah KPK membongkar adanya korupsi yang dilakukan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Husein.

Napi koruptor menyuap Kalapas untuk mendapat fasilitas mewah.