Kebencian, Demokrasi, dan Pancasila

Penelitian yang dilakukan di 16 kota di Indonesia itu harus menjadi perhatian serius bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks kebinekaan dan kebangsaan,  hasil kajian tersebut tentu saja sangat membahayakan, karena ketertarikan generasi milenal terhadap literatur keislaman tidak dibarengi proses belajar yang mendalam.

Generasi milenial lebih cenderung membaca literatur secara instan, mudah, dan cepat. Padahal, pembacaan literatur keagamaan yang instan bisa melahirkan kesalahpahaman, bahkan gagal paham, terhadap makna ajaran agama itu sendiri.  

Dalam konteks kebinekaan, jebakan literatur jihadi sangat membahayakan karena bisa memunculkan berbagai tragedi kekerasan, bahkan aksi teror antarsesama anak bangsa.

Oleh karena itu, negara dan penegak hukum harus mencari formula yang tepat untuk menyertakan paham kebinekaan dan pendalaman paham Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional sesegera mungkin.

Berbagai kasus pengutamaan identitas politik, pengedepanan kebencian, dan pengesampingan Pancasila tidak hanya menunjukkan keawaman masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi Pancasila.

Karena pendekatan sosialisasi yang negara-sentris, Pancasila tidak dihadirkan melalui logika masyarakat yang mudah dipahami secara umum. Sehingga, muncul pengutamaan sudut pandang identitas, salah satunya logika keagamaan.

Ini yang membuat pembenturan antara Islam dan Pancasila masih sering terjadi pada beberapa kelompok.

Persoalan menjadi akut ketika bangunan konseptual Pancasila sendiri belum terumuskan dengan baik. Padahal bangunan ini diperlukan untuk memahami rasionalitas Pancasila.

Minimnya penjelasan konsepsi hubungan agama dan negara menurut Pancasila, misalnya, membuat sebagian Muslim, terutama yang bergabung dalam gerakan Islam politik (islamisme), tetap menilai Pancasila sebagai ideologi sekular, walau kenyataannya tidak demikian.

Minimnya literasi yang tepat ini, terutama atas generasi muda, terbaca di dalam panduan "P4 dan Ajaran Islam" yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam (1987). Isinya hanya pendalilan lima sila berdasarkan ayat-ayat Al Quran, sedangkan berbagai konsep hubungan Islam dan lima sila tidak diuraikan.

Tanpa pemahaman atas berbagai konsep ini, literasi Pancasila tidak berujung pada penguatan pemahaman, tetapi sebatas pembacaan doktrinal nonrasional.

Dangkalnya literasi Pancasila sangat disayangkan karena konsepsi hubungan agama dan negara menurut dasar negara sangat strategis, baik bagi umat beragama maupun kalangan nasionalis.

Konsepsi tersebut merujuk pada hubungan toleransi kembar, di mana negara dan agama saling menjaga jarak, sekaligus mendukung di ranah masing-masing. Negara melindungi kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan sosialnya.

Sementara itu, agama menguatkan negara melalui pengembangan etika politik yang mendukung keadaban publik. Persis seperti ditegaskan Imam al-Ghazali: Negara dan agama merupakan saudara kembar. Salah satunya tak bisa hidup, tanpa lainnya. Agama menjadi dasar bagi masyarakat dan negara melindunginya.

Keselarasan antara konsepsi Pancasila dan Islam juga terdapat pada desain politik yang diawali transendensi (ketuhanan) dan diakhiri transformasi (keadilan sosial).

Inilah alasan Kuntowijoyo (1991) menyebut demokrasi Pancasila sebagai teo-demokrasi: demokrasi berketuhanan. Di dalam desain ini, makna politik menurut Islam dan Pancasila bertemu dalam satu kata, yakni keadilan sosial.

Pada titik inilah sebenarnya tempat kembali semua rasa benci. Saat pengutamaan kebencian meningkat, rindu pada kebinekaan, kebersamaan, persatuan, saling memberi pernghormatan, dan lain-lain harus ditegaskan kembali, yakni dengan terus-menerus menghadirkan Pancasila dalam berbagai format yang sesuai.

Jangan sampai meluasnya kebencian justru mempertipis kerinduan kita pada persatuan dan kesatuan bangsa ini. Apalagi sampai generasi muda tak berhasrat lagi dengan rasa kebangsaan yang dengan segala cara telah diperjuangkan oleh para founding fathers kita. Semoga.