Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Ini, PKS Akan Bertemu Demokrat Bahas Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 23/07/2018, 13:49 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, pihaknya berencana bertemu Partai Demokrat pada pekan ini, menjajaki koalisi Pilpres 2019.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait waktu dan lokasi pertemuan itu akan berlangsung.

"Iya tentu tunggu tanggal mainnya, ya. Kita kan juga sudah ketemu sebelum-sebelumnya," ujar Kamal di gedung DPP PKS, Jakarta, Senin (23/7/2018) siang.

Baca juga: Fadli Zon Tantang Jokowi Umumkan Cawapresnya Lebih Dulu

Kamal menuturkan, pekan ini menjadi titik krusial untuk menemukan kesepakatan bersama terkait koalisi.

Pasalnya, pendaftaran capres-cawapres dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

"Kita akan berupaya mengerucutkan nama-nama melalui pertemuan-pertemuan yang ada. Ya harus minggu ini dong, karena kan tidak mungkin kalau bulan depan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Dalam 1-2 Pekan Ini Diputuskan Cawapres, Jadi Silakan Bersaing

Selain dengan Demokrat, PKS juga memperkuat komunikasi politik dengan Gerindra dan PAN untuk mencari titik temu.

Saat ini, PKS masih terus memperjuangkan sembilan kandidat capres dan cawapres dari internal PKS.

Menurut Kamal, partainya tak mau berandai-andai apabila kadernya tidak terpilih menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto.

Baca juga: Menurut Hidayat Nur Wahid, Cawapres Harga Mati bagi PKS

"Kita tidak boleh mendahului, kita harus jaga pembicaraan yang masih berlangsung sampai benar-benar bulat. Nanti kita akan deklarasikan bersama," katanya.

Namun, Kamal optimistis salah satu dari sembilan kader internal PKS bisa diusung jadi cawapres oleh mitra koalisi nanti.

"Yakin dan kerja samanya akan banyak," kata Kamal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com