Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dinilai Paket Lengkap untuk Cawapres Jokowi

Kompas.com - 21/07/2018, 15:40 WIB
Ihsanuddin,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dinilai menjadi figur paling lengkap kompetensinya untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Pakar komunikasi politik Lely Arrianie bahkan mengatakan, saat ini tidak ada kandidat yang lebih baik dibanding Mahfud untuk dijadikan cawapres.

“Pak Mahfud ini paket lengkap untuk cawapres. Siapa lagi figur yang bisa jadi paket lengkap selain Mahfud?” kata Lely saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).

Dosen di Universitas Jayabaya dan Mercu Buana ini mengatakan, Mahfud MD adalah figur paling komplet karena berpengalaman menjadi Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, dan merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara.

Baca juga: Mahfud MD: Malu kalau Saya Ingin Jadi Cawapres Jokowi

Mahfud MD juga berlatar belakang santri dan juga dekat dengan kelompok Islam. Selama karir profesionalnya, kata Lely, Mahfud juga berintegritas dan bersih dari segala catatan pelanggaran hukum.

“Pak Mahfud semakin komplet karena dia dari kalangan Islam,” ujarnya.

Lely menilai, kedekatan Mahfud dengan kelompok Islam dapat mencegah fitnah bernuansa SARA yang dialamatkan ke Jokowi. Sementara kapasitasnya dalam bidang hukum tata negara juga bisa membantu Jokowi membangun pemerintahan.

“Orang yang menguasai ekonomi belum tentu menguasai soal umat dan hukum. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Tokoh pengusaha belum tentu bisa diakomodasi kelompok tertentu, itu yang jadi masalah," ucap Lely.

"Artinya paket lengkap ini (Mahfud MD) harus dipertimbangkan oleh Pak Jokowi,” tambahnya.

Jokowi sebelumnya mengonfirmasi beberapa nama masuk ke bursa cawapres, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Madji.

Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata Mahfud MD

Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi juga mengonfirmasi nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai salah satu orang yang juga masuk ke bursa cawapresnya.

Soal Mahfud MD misalnya, Jokowi mengatakan, dia adalah sosok yang sangat bagus untuk menjadi cawapres.

Meski demikian, Jokowi mengatakan masih menggodok siapa yang akan mendampinginya untuk maju dalam pertarungan perebutan kursi RI 1 2019 mendatang.

"Sekali lagi saya sampaikan, masih digodok, biar matang. Kalau matang, nanti enak. Belum matang kok dikeluarkan, gimana sih," ujar Jokowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara Partai Nasdem menyatakan, saat ini nama cawapresnya masih dalam penggodokan.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com