Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Minta Cawapres Tak Jadi "Ban Serep"

Kompas.com - 21/07/2018, 07:33 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyoroti sosok-sosok yang dikabarkan bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Enny, wakil presiden jangan hanya dijadikan sebagai "ban serep" bagi presiden.

Maksudnya, Enny memandang bahwa nantinya presiden dan wakil presiden harus bersifat dwitunggal. Meskipun merupakan dua individu yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, namun mereka harus memiliki kesamaan tujuan.

"Kalau lihat selama ini kalau banyak orang bilang hanya 'ban serep'," kata Enny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Baca juga: Gerindra Anggap Kubu Jokowi Kesulitan Mencari Figur Cawapres

Dalam sistem kabinet presidensial, imbuh Enny, hal yang paling krusial adalah presiden dan wakil presiden merupakan dwitunggal. Sehingga, posisi presiden dan wakil presiden setara.

"Posisinya sama-sama leader (pemimpin)," tutur Enny.

Oleh sebab itu, dalam Pilpres 2019, Enny memandang capres harus cermat memilih cawapres yang akan menjadi pendamping dan mitra kerjanya.

Capres harus memastikan bahwa cawapres yang akan dipilihnya bukan sekadar "ban serep", melainkan sosok yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya.

Implementasinya adalah apabila semisal capres ingin memperkuat ekonomi, maka cawapres bisa saja diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan tim ekonomi. Ini dilakukan terutama untuk menyelesaikan ketersumbatan ego sektoral.

"Itu baru tokoh yang mempunyai visi penyelesaian ekonomi sekarang menjadi relevan," tutur Enny.

Akan tetapi, apabila wapres hanya berposisi secara politis dan diposisikan sebagai "ban serep", maka hal ini akan membuat penyelesaian permasalahan ekonomi nasional menjadi sulit. Oleh karena itu, capres hendaknya mencari figur cawapres yang betul-betul memahami permasalahan.

"Dan mau menyelesaikan persoalan. Tinggal komitmen dari pasangan capres dan cawapres seperti apa yang ditawarkan dari program-programnya," ucap Enny.

Kompas TV Jelang pendaftaran Capres-Cawapres Agustus nanti nama Joko Widodo masih menjadi capres terkuat di pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com