Keunggulan Jokowi dalam Survei Dinilai Sulitkan Partai Lain untuk Tentukan Capres

Kompas.com - 20/07/2018, 17:19 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Budiarto Shambazy menduga, lambatnya partai-partai dalam mengumumkan calon presiden, karena dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya, karena Joko Widodo dianggap terlalu kuat.

"Belum ada yang mencalonkan diri secara resmi, bisa jadi karena memang terlalu kuat," ujar Budiarto dalam diskusi publik yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Budiarto, salah satu indikator keunggulan Jokowi terdapat pada penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga survei.

Baca juga: Soal Cawapres, Relawan Patuh Apa Kata Jokowi

Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi paling tinggi dibanding tokoh-tokoh lain.

Budiarto menilai, hasil-hasil survei itu membuat partai lain yang berada di kubu oposisi tidak begitu bersemangat mencalonkan tokoh lain sebagai lawan Jokowi.

Hal lainnya, menurut Budiarto, lambatnya pengumuman capres karena partai mengalami kegagalan dalam merekrut calon yang kompeten.

Baca juga: Jokowi: Cak Imin Banyak Membantu Saya, Terutama Kerja Politik

Adapun, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Namun, hingga saat ini, belum ada partai-partai yang secara jelas menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
Kasus Penembakan FPI, Kabareskrim: Kapolri Minta Rekomendasi Komnas HAM Segera Dilaksanakan

Kasus Penembakan FPI, Kabareskrim: Kapolri Minta Rekomendasi Komnas HAM Segera Dilaksanakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X