Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PDI-P: Cawapres Tak Bisa Diserahkan ke Figur Tak Pengalaman

Kompas.com - 13/07/2018, 18:50 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menilai saat ini figur yang berasal dari partai politik (parpol) maupun non-parpol masih memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kendati demikian, menurut Basarah, figur cawapres yang akan dipilih nantinya tak hanya berdasarkan elektabilitas dan popularitas saja, tapi juga dilihat dari faktor kredibilitas, integritas, kompetensi, dan kemampuan mengelola negara.

"Sehingga kalau bicara bagaimana kriteria ideal menurut saya, karena wakil presiden adalah simbol pemerintahan negara," ujar Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Tidak bisa posisi ini diserahkan kepada figur yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola negara yang begitu besar kompleks dan luas permasalahannya," ucapnya.

Basarah menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), jabatan wakil presiden memiliki tiga posisi penting.

Baca juga: Soal Cawapres, Golkar Minta Parpol Serahkan ke Jokowi dan Tak Bermanuver

Pertama, wapres sebagai kekuatan cadangan. Artinya jika terjadi sesuatu atas jabatan presiden seperti mangkat, diberhentikan atau sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya, maka wapres yang akan menggantikan.

Kedua, wapres memiliki fungsi delegasi atau wewenang menjalankan fungsi pemerintahan di dalam negeri jika presiden berada di luar negeri.

Ketiga, wapres juga harus dapat menyelesaikan tugas-tugas harian yang telah dimandatkan.

"Saya yakin pada perspektif ini Pak Jokowi dan semua ketum parpol lain juga mempertimbangkan kekuatan bangsa yang lebih besar ketimbang kepentingan orang kelompok atau golongan, karena dalam sistem ketatanegaraan kita, wapres itu punya posisi penting dari tiga hal itu," kata Basarah.

Sebelumnya, sejumlah partai politik pendukung Jokowi telah mengusulkan nama-nama ketua umumnya sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Demokrat Ajukan 5 Kontrak Politik kepada Capres dan Cawapres di Pilpres 2019

Sementara, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama cawapres. Ia pun meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan cawapres pendampingnya.

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung pada Pilpres 2019.

Kompas TV Sabtu, 4 Agustus 2018 pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2019 dibuka Komisi Pemilihan Umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com