Demokrat Ajukan 5 Kontrak Politik kepada Capres dan Cawapres di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengajukan lima kontrak politik kepada capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019.

Kontrak tersebut disampaikan Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) melalui rekaman video di akun Youtube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018) malam.

"Setelah matang dan komunikasi politik katakanlah mendekati final, apakah opsi satu dua atau tiga, maka Demokrat secara resmi memohon kesediaan capres dan cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat, bersedia menandatangani semacam kontrak politik," kata SBY.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Ia mengatakan kontrak politik itu penting untuk ditandatangani karena menjadi bagian dari aspirasi Demokrat yang diserap dari rakyat untuk diperjuangkan oleh kandidat capres dan cawapres ke depan.

Pertama, Demokrat meminta capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi secara tegas memperjuangkan ideologi Pancasila.

SBY mengatakan Demokrat tak ingin capres dan cawapres mereka membuka ruang penyeberangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme dan radikalisme agama.

Baca juga: SBY: Saat Ini Demokrat Tidak Punya Calon Presiden

Kedua, Demokrat menginginkan adanya perbaikan ekonomi. Menurut SBY, saat ini masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi.

"Kemudian kemiskinan, mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius dan diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusianya dan tidak kalah pentingnya rakyat berharap pajak betul-betul adil. Tidak membebani rakyat," kata SBY lagi.

Ketiga, Demokrat meminta nantinya capres dan cawapres mitra koalisi mereka tidak mengintervensi hukum dalam berpolitik.

Baca juga: SBY Teken Pakta Integritas, Isinya Salah Satunya Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Keempat, Demokrat meminta capres dan cawapres mereka menegakkan demokrasi secara utuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga menjamin sistem check and balances dan tidak memberangus kebebasan berpendapat.

"Kelima, pemimpin mendatang harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme. Persatuan bangsa, kerukunan atau harmoni sosial penting untuk ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk," papar SBY.

"Kebhinnekaan dan toleransi harus dipelihara. Kita menolak ekstremisme dan radikalisme dan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita harus mencegah politik identitas atau politik SARA dalam pemilu dan pilkada," lanjut dia.