Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah soal Tawaran Pembentukan Koalisi Cadangan ke Demokrat

Kompas.com - 13/07/2018, 10:13 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa waktu lalu.

Andi mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu, Airlangga melakukan lobi agar Demokrat dan Golkar bisa berkoalisi.

Namun, koalisi itu baru dilakukan apabila Airlangga tidak dipilih sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Baca juga: Demokrat: Airlangga Minta SBY untuk Bersedia Jadi Koalisi Cadangan

Menurut Ace, dalam pertemuan itu justru Airlangga mengajak Demokrat untuk bergabung ke koalisi pemerintah, mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Tidak benar jika dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa Partai Golkar akan beralih dukungan dari Pak Jokowi," ujar Ace melalui pesan singkat, Jumat (13/7/2018).

"Yang ada sebaliknya, Partai Golkar justru mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan," lanjutnya.

Baca juga: Sekjen Demokrat Akui Golkar Ajak Gabung ke Koalisi Jokowi

Ace mengatakan, pertemuan antara Airlangga dan SBY merupakan komunikasi politik antara Partai Golkar dengan Demokrat. Pertemuan itu merupakan pertemuan biasa yang sering dilakukan antara keduanya.

Ia juga membantah bahwa Airlangga menawarkan pembentukan poros ketiga ke Partai Demokrat.

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten mendukung Presiden Jokowi sebagai Capres 2019.

"Tidak benar bahwa Pak Airlangga menawarkan poros ketiga kepada Partai Demokrat. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019," kata Ace.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Demokrat Berpeluang Gabung ke Koalisi Jokowi

Diketahui, Partai Demokrat saat ini memiliki 10,19 persen kursi di DPR, sementara Golkar mengantongi 14,75 persen. Apabila berkoalisi, kursi kedua parpol sudah melewati syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Kendati demikian, menurut Andi, SBY tidak menjawab permintaan Airlangga itu. Menurut dia, Demokrat masih harus melihat dinamika politik yang akan terjadi.

"Akan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya apakah memungkinkan menang atau tidak. Akan dilihat siapa yang akan diajukan capres-cawapres, baik oleh Golkar maupun Demokrat," ucap Andi.

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

Andi menegaskan, selain Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini dielu-elukan oleh para kader, Demokrat juga masih memiliki banyak sosok lain. Misalnya saja, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

"Prinsipnya koalisi alternatif Demokrat-Golkar bisa saja terjadi dan kami menganggap langkah Golkar masuk akal untuk menggandeng Demokrat," kata dia.

Kompas TV SBY menyebut Demokrat akan menjadi game changer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com