Sulawesi Selatan Teratas dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada

Kompas.com - 12/07/2018, 19:52 WIB
Pembukaan kotak surat suara setiap kecamatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018. KOMPAS.com/Hendra CiptoPembukaan kotak surat suara setiap kecamatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati posisi teratas terkait kasus dugaan pelanggaran pilkada terbanyak selama gelaran Pilkada Serentak 2018.

Hal itu diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018.

"Dari data yang masuk setelah kami rekap per provinsi, temuan laporan tertinggi di Provinsi Sulsel," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dari catatan Bawaslu, total dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan mencapai 506 kasus. Angka ini setara 16,1 persen dari total dugaan pelanggaran [ilkada yang masuk ke Bawaslu, yaitu sebanyak 3.133 kasus.

Baca juga: Ini Empat Provinsi dengan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Terstruktur

Bila dirinci, 506 kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan terdiri dari 220 kasus yang dilaporkan dan 286 kasus hasil temuan pengawas pemilu.

"Tahapan pelanggaran tertinggi terjadi pada tahapan kampanye, jadi selama tahapan sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan tahapan yang paling tinggi angka pelanggarannya ada di kampanye," kata Dewi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, secara total, Bawaslu mencatat ada 3.133 temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada Serentak 2018.

Jumlah itu terdiri dari merupakan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelangaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

Namun, setelah setelah diperiksa, 619 termasuk kategori bukan pelanggaran sehingga tidak ditindaklanjuti.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X