Kompas.com - 12/07/2018, 19:52 WIB
Pembukaan kotak surat suara setiap kecamatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018. KOMPAS.com/Hendra CiptoPembukaan kotak surat suara setiap kecamatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2018.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati posisi teratas terkait kasus dugaan pelanggaran pilkada terbanyak selama gelaran Pilkada Serentak 2018.

Hal itu diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018.

"Dari data yang masuk setelah kami rekap per provinsi, temuan laporan tertinggi di Provinsi Sulsel," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dari catatan Bawaslu, total dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan mencapai 506 kasus. Angka ini setara 16,1 persen dari total dugaan pelanggaran [ilkada yang masuk ke Bawaslu, yaitu sebanyak 3.133 kasus.

Baca juga: Ini Empat Provinsi dengan Dugaan Pelanggaran Politik Uang Terstruktur

Bila dirinci, 506 kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Sulawesi Selatan terdiri dari 220 kasus yang dilaporkan dan 286 kasus hasil temuan pengawas pemilu.

"Tahapan pelanggaran tertinggi terjadi pada tahapan kampanye, jadi selama tahapan sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan tahapan yang paling tinggi angka pelanggarannya ada di kampanye," kata Dewi.

Sebelumnya, secara total, Bawaslu mencatat ada 3.133 temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada Serentak 2018.

Jumlah itu terdiri dari merupakan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelangaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.

Namun, setelah setelah diperiksa, 619 termasuk kategori bukan pelanggaran sehingga tidak ditindaklanjuti.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X