Kompas.com - 11/07/2018, 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi penyalahgunaan ajaran-ajaran agama untuk kepentingan politik semata, khususnya pada Pilpres 2019.

Ia mencontohkan, label "koalisi umat" yang pernah bergaung beberapa silam merupakan contoh sikap berpolitik yang tak elok.

"Saya rasa semua umat jangan dipisah-pisah begitu, jangan diadu antara umat dan nasional. Kalaupun ada tiga (jenis koalisi) ya tiga-tiganya umat, jangan dipecah begitu," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jimly, umat beragama, khususnya umat Islam tak perlu dikelompokkan hanya untuk kepentingan politik.

Jimly menegaskan, umat Islam di Indonesia juga sangat beragam. Dengan demikian, Jimly berharap segala perbedaan sikap dihormati.

"Umat Islam pun tidak perlu mengategorikan dirinya sebagai mewakili seluruh (umat beragama lain). Karena umat Islam ini beraneka ragam," ujarnya.

Baca juga: Menag Imbau Perbedaan Sikap Politik Tak Disikapi Berlebihan

Jimly juga menyoroti polemik atas sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan, klaim kandidat didukung para tokoh agama, sementara kandidat lainnya tidak didukung tokoh agama harus dikesampingkan.

Jimly berharap seluruh elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019 tak bermain-main dengan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Yang mendukung Pak Jokowi juga kan ulama, jadi jangan sampai dianggap yang mendukung ulama itu yang mendukung ganti presiden semua, tidak. Itu kan klaim saja," kata Jimly.

Baca juga: Ekspresi Perbedaan Pilihan Politik Harus Utamakan Ketertiban Umum

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus jernih dalam melihat dinamika politik pada Pilpres 2019 nanti. Ia kembali meminta agar para elite politik tak memancing provokasi di kalangan masyarakat.

"Ini masih dinamikanya masih belum jelas, jadi jangan umat dipecah belah, ulama jangan dipersepsi mendukung A, mendukung B," ujar dia.

Kompas TV Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie tak mengkhawatirkan persaingan politik di dalam negeri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.