Salin Artikel

ICMI Minta Umat Beragama Tak Terbelah akibat Perbedaan Saat Pilpres

Ia mencontohkan, label "koalisi umat" yang pernah bergaung beberapa silam merupakan contoh sikap berpolitik yang tak elok.

"Saya rasa semua umat jangan dipisah-pisah begitu, jangan diadu antara umat dan nasional. Kalaupun ada tiga (jenis koalisi) ya tiga-tiganya umat, jangan dipecah begitu," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jimly, umat beragama, khususnya umat Islam tak perlu dikelompokkan hanya untuk kepentingan politik.

Jimly menegaskan, umat Islam di Indonesia juga sangat beragam. Dengan demikian, Jimly berharap segala perbedaan sikap dihormati.

"Umat Islam pun tidak perlu mengategorikan dirinya sebagai mewakili seluruh (umat beragama lain). Karena umat Islam ini beraneka ragam," ujarnya.

Jimly juga menyoroti polemik atas sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan, klaim kandidat didukung para tokoh agama, sementara kandidat lainnya tidak didukung tokoh agama harus dikesampingkan.

Jimly berharap seluruh elite politik yang terlibat dalam Pilpres 2019 tak bermain-main dengan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Yang mendukung Pak Jokowi juga kan ulama, jadi jangan sampai dianggap yang mendukung ulama itu yang mendukung ganti presiden semua, tidak. Itu kan klaim saja," kata Jimly.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus jernih dalam melihat dinamika politik pada Pilpres 2019 nanti. Ia kembali meminta agar para elite politik tak memancing provokasi di kalangan masyarakat.

"Ini masih dinamikanya masih belum jelas, jadi jangan umat dipecah belah, ulama jangan dipersepsi mendukung A, mendukung B," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/20521541/icmi-minta-umat-beragama-tak-terbelah-akibat-perbedaan-saat-pilpres

Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke