Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Gandeng Prabowo sebagai Cawapres untuk Hindari Perpecahan

Kompas.com - 13/04/2018, 20:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, alasan utama Presiden Joko Widodo ingin menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk menjaga persatuan

Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

"Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romahurmuziy alias Romi, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Baca juga : Kata Romahurmuziy, Jokowi Memang Pernah Tawari Prabowo Jadi Cawapres

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Ia memaklumi kekhawatiran Jokowi.

Menurut dia, dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar serentak dan yang diikuti sekitar 320.000 calon anggota legislatif (caleg), potensi perpecahan bisa terjadi jika Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan.

Alasannya, masing-masing caleg akan mengampanyekan Jokowi dan Prabowo sekaligus karena waktu pencoblosan pileg dan pilpres berbarengan.

"Masing-masing (caleg) mengampanyekan hanya dua kutub. Jokowi atau Prabowo. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya. Dan itu tak terjadi pada Pilpres 2014 karena pileg duluan," ujar Romi.

Baca juga : Di Munas Alim Ulama, Romahurmuziy Dielu-elukan sebagai Cawapres Jokowi

"Nah, hari ini pileg bersama dengan pilpres. Karena itu kami DPP partai mewajibkan seluruh caleg memperjuangkan, mengampanyekan capres yang kami usung," lanjut Romi.

Jokowi tawari Prabowo jadi cawapres

Sebelumnya, Romi membenarkan kabar bahwa Jokowi pernah menawari Prabowo untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2019. 

"Bulan November Pak Jokowi dan Pak Prabowo dua kali bertemu. Tahun 2017. Dan di situ ada semacam keinginan. Kalau melihat kalimatnya bisa jadi Pak Jokowi yang berinisiatif. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu Pak Jokowi menanyakan kepada saya," kata Romi.

Romi mengatakan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga : Bahas Pendamping Jokowi, PPP Tak Terpengaruh Bursa Cawapres

Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut. Prabowo, kata Romi, juga mengapresiasi tawaran Jokowi.

Romi mengungkapkan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres. Bahkan, lanjut Romi, Prabowo merespons positif tawaran tersebut.

Ia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai. 

Kompas TV Sohibul Iman meminta Prabowo Subianto yang sudah deklarasi sebagai capres 2019 untuk mengambil satu dari sembilan kader PKS.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com