Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Cawapres Jokowi, dari "Chemistry" hingga Faktor Elektoral

Kompas.com - 11/07/2018, 17:21 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai, Presiden Joko Widodo perlu memilih calon wakil presiden (cawapres) yang bisa diterima dan direstui oleh semua kalangan.

Menurut Ari, cawapres Jokowi tak cukup hanya diterima oleh kelompok lintas-golongan, tapi juga partai politik pendukungnya. Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan di internal koalisi pemerintah.

Menurut Ari, cawapres Jokowi saat Pilpres 2019 nantinya perlu memiliki chemistry atau keterikatan yang baik.

"(Cawapres) punya integritas dan chemistry dengan Jokowi dan bisa menjadi partner atau tandem kerja terbaik untuk mendukung kerja Jokowi di periode kedua," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Jokowi Harus Pilih Cawapres yang Diterima Semua Parpol Pendukung

Menurut Ari, cawapres Jokowi nanti sebaiknya yang bisa menjamin keberlanjutan program, visi, dan misi yang tertuang dalam Nawacita, yang merupakan janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2014.

"Seorang cawapres Jokowi bisa menjamin keberlanjutan Nawacita dan pembangunan ekonomi demi memantapkan legacy kepemimpinan Jokowi untuk Indonesia ke depan," ujar dia.

Selain itu, Ari memandang seorang cawapres Jokowi nantinya perlu mampu memberikan penguatan bagi kepastian hukum, jaminan keamanan, dan stabilitas politik. Penguatan ini terutama pada masalah persatuan bangsa dan penanganan radikalisme.

"Punya kapasitas politik memberikan nilai tambah elektoral bagi keterpilihan Jokowi dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan," kata dia.

Baca juga: "Nama Cawapres di Kantong Jokowi, Ada Penghapusnya?"

Di sisi lain, Ia mengatakan, setidaknya ada empat nama yang paling potensial menjadi cawapres Jokowi, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV Masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden makin dekat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com