Kompas.com - 11/07/2018, 05:05 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo memandang arah koalisi akan semakin terang menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Tahapan pendaftaran capres dan cawapres akan dibuka pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018.

“Partai-partai di luar pengusung Pak Jokowi, terlihat semakin intensif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengkristalkan dukungan capres dan cawapres,” kata Bambang yang akrab dipanggil Bamsoet melalui keterangan tertulis, Selasa (10/7/2018).

Bamsoet mengatakan, ada beberapa figur yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres. Untuk capres mulai dari nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

Sementara untuk cawapres ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Anis Baswedan.

Bamsoet memperkirakan dalam menghadapi Pemilu 2019 akan terdapat dua koalisi besar, yaitu koalisi pendukung Jokowi dan koalisi non Jokowi.

Koalisi pendukung Jokowi hampir pasti semua partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, kecuali PAN yang arahnya lebih kuat bergabung dengan koalisi non Jokowi. Sementara untuk PKB, walaupun belum menentukan sikap secara resmi, tetapi hampir pasti PKB akan mendukung Jokowi dari pada calon yang lain,” kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Beda Sikap soal Capres, Koalisi Gerindra-PKS Bisa Pecah

Apalagi, kata Bamsoet, pemilu 2019 kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serempak, antara Pileg dan Pilpres.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, dalam pengalaman Pemilu serempak di banyak negara demokrasi dikenal adanya teori “coattail effect” (dampak ikutan), dimana pilihan masyarakat kepada calon presiden mempunyai pengaruh terhadap pilihan masyarakat kepada partai pengusungnya.

“Atas dasar itu (coattail effect) partai-partai pengusung Pak Jokowi berlomba-lomba untuk mendapatkan dampak atau efek dari elektabilitas Pak Jokowi,” kata Bamsoet.

“Namun hasil dari berbagai survei partai yang paling banyak mendapat keuntungan politik dari Pak Jokowi adalah PDI-P. Kendati Golkar adalah partai pertama yang mengusung Pak Jokowi untuk periode yang kedua, tetapi dampak electoral Pak Jokowi terhadap Golkar masih rendah. Demikian pula dengan partai-partai pengusung lainnya,” ujar politisi Golkar tersebut.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Cawapres Pilihan Jokowi Pasti Diterima Koalisi

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X