Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sarankan Anies Tak Contoh Jokowi Tinggalkan Jakarta

Kompas.com - 10/07/2018, 14:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengikuti langkah Joko Widodo yang meninggalkan Jakarta untuk maju di pemilihan presiden.

"Saya tidak setuju Anies maju jadi Capres, sederhana karena saya dulu tidak setuju Jokowi meninggalkan jabatannya di Jakarta," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/7/2018).

"Saya merasa rakyat Jakarta janganlah dipermainkan seperti ini. Pilkada DKI yang lalu berdarah-darah," tambah dia.

Baca juga: Pertemuan Zulkifli Hasan dan Anies Baswedan Juga Bicarakan Peluang Capres-Cawapres

Wakil Ketua DPR ini menilai, tidak perlu memasang Anies Baswedan untuk menghadapi Jokowi. Sebab, ia meyakini ada banyak orang yang bisa mengalahkan petahana.

"Cukup jujur saja di depan publik siapapun bisa menang. Justru saya merasa presiden sekarang ringan dihadapi karena dari awal tidak jujur. Ada dusta sejak awal, lalu janji-janjinya yang tidak diikuti dan kemudian menyimpang dari sekarang," kata dia.

Baca juga: Gerindra: PKS Belum Sampaikan Usul Duet Anies-Aher

Fahri pun menyarankan Anies Baswedan tidak tergoda dengan iming-iming maju menjadi capres atau cawapres dari Partai Gerindra dan PKS.

Ia berharap Anies bisa menjalankan tugasnya hingga masa jabatannya tuntas. Sebab, DKI Jakarta juga memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan.

"Saya tahu Anies itu didorong banyak orang. Tapi, sebaiknya kita meminta mereka fokus di DKI dan jangan mencontoh pendahulu mereka yang salah. Jabatan bukan aji mumpung," katanya.

Kompas TV Terkait munculnya nama Anies Baswedan yang diinginkan PKS sebagai capres, menurut Fadli Zon baru sebatas wacana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com