Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Dukungan TGB Kandaskan Propaganda Adu Domba Jokowi dengan Umat

Kompas.com - 10/07/2018, 12:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengapresiasi dukungan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji kepada Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Apalagi, alasan TGB mendukung Jokowi semata-mata karena program kerjanya yang merata hingga Indonesia bagian timur.

"Semakin masifnya dukungan kepada Presiden Jokowi, itu membuktikan bahwa pemerintah Jokowi sudah mendeliver banyak hal bagi kemajuan bangsa," ujar Arie kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Dukungan dari putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia membuktikan pemerintahan Jokowi bekerja untuk semua. Bekerja dengan platform Indonesia sentris," lanjut dia.

Baca juga: Kelebihan Jokowi di Mata TGB, Konsisten Bangun Indonesia Timur

Selain itu, dukungan TGB kepada Jokowi juga dinilai bentuk dari eratnya Jokowi dengan kelompok Islam.

Oleh sebab itu, ia berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membenturkan Jokowi dengan kelompok Islam di Indonesia.

Jangan ada lagi pihak-pihak yang memunculkan wacana pemerintah Jokowi anti-Islam.

"Kita semua harus menghentikan upaya sistematis yang membenturkan pemerintahan kita saat ini dengan ulama, dengan umat Islam. Dukungan TGB ini juga bukti propaganda yang mengadu domba sesama anak bangsa, kandas," ujar Arie.

Baca juga: TGB: Saya Tidak Pernah Bicara Jabatan dengan Presiden Jokowi

Dalam wawancara dengan Kompas TV, TGB mengaku tidak setuju jika pemerintahan Jokowi disebut melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Secara objektif yang saya saksikan di NTB dan seluruh penjuru, majelis-majelis, semua aktifitas ke-Islaman bisa berjalan dengan baik," ujar TGB.

Menurut dia, semua pihak perlu tabayun sebelum menuduh pemerintah mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: TGB Berharap Tak Keluar dari Demokrat Gara-gara Dukung Jokowi

Ia mengatakan, sebagian umat memang merasakan bahwa penegakan hukum belum berjalan lurus, terutama terkait isu-isu keumatan.

TGB melihat ada anggapan bahwa penegak hukum sangat cepat memproses satu tokoh Islam, tetapi lambat terhadap tokoh lain. Hal itu memunculkan persepsi adanya perlakuan tidak adil.

Meski demikian, ia berharap, masalah itu disikapi secara objektif dan tidak kemudian disimpulkan bahwa ada kriminalisasi ulama.

"Kita serukan kepada penegak hukum, 'tolong bapak-bapak penegak hukum pastikan penegakkan hukum berjalan dengan adil, seobjektifnya, berlaku untuk semua. Itu tidak kemudian menyebabkan pada kesimpulan ada kriminalisasi," ujar TGB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com