Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Apkasi Sebut 300 dari 416 Bupati Bermasalah dengan Hukum

Kompas.com - 06/07/2018, 12:40 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming menyebut, hampir setiap bulan publik selalu disuguhi kabar kepala daerah ditangkap aparat karena tersangkut masalah hukum.

Bahkan, kata Mardani, berdasarkan data, kepala daerah yang terjerat kasus hukum jumlahnya fantastis.

Dari total 416 Bupati di Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya mesti berurusan dengan hukum.

Baca juga: Veranda Talk Jokowi dengan Bupati...

"Ini sebuah angka yang fantastis, menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau karena sistem hukum kita yang keliru," kata Mardani dalam Rakornas Apkasi XI di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten, Jumat (5/7/2018).

Mardani pun mengaku malu dengan banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum tersebut.

"Dulu saya merasa bangga terpilih jadi bupati. Namun setelah sekian lama menjadi bupati, saya merasa kehilangan kebanggaan itu," kata Mardani.

Baca juga: Jokowi Minta Bupati Bantu Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Karenanya, kata Mardani, semua kepala daerah perlu instrospeksi diri. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak semakin hilang.

"Orang-orang baik dan memiliki kemampuan memimpin (nanti) tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut ditangkap," kata Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.

Kompas TV Irwandi hanya menjawab tidak tahu terkait dengan agenda pemeriksaan terhadap dirinya hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com