TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming menyebut, hampir setiap bulan publik selalu disuguhi kabar kepala daerah ditangkap aparat karena tersangkut masalah hukum.
Bahkan, kata Mardani, berdasarkan data, kepala daerah yang terjerat kasus hukum jumlahnya fantastis.
Dari total 416 Bupati di Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya mesti berurusan dengan hukum.
Baca juga: Veranda Talk Jokowi dengan Bupati...
"Ini sebuah angka yang fantastis, menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau karena sistem hukum kita yang keliru," kata Mardani dalam Rakornas Apkasi XI di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten, Jumat (5/7/2018).
Mardani pun mengaku malu dengan banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum tersebut.
"Dulu saya merasa bangga terpilih jadi bupati. Namun setelah sekian lama menjadi bupati, saya merasa kehilangan kebanggaan itu," kata Mardani.
Baca juga: Jokowi Minta Bupati Bantu Antisipasi Dampak Ekonomi Global
Karenanya, kata Mardani, semua kepala daerah perlu instrospeksi diri. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak semakin hilang.
"Orang-orang baik dan memiliki kemampuan memimpin (nanti) tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut ditangkap," kata Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut.