Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tiap Minggu Pasti Ada Kepala Daerah Kena OTT, Saya Sangat Sedih

Kompas.com - 06/07/2018, 11:01 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sangat sedih banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ratusan bupati dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018).

"Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih, loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kekhawatiran mengenai OTT KPK ini sudah disampaikan juga oleh para bupati yang berkunjung ke Istana Bogor, Kamis kemarin.

Di antara semua masalah yang disampaikan, menurut Jokowi, OTT KPK menjadi yang paling dikhawatirkan para bupati.

"Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua (Apkasi), 'Pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK'. Ya saya sampaikan hati-hati, jangan main main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Jokowi.

Baca juga: Para Kepala Daerah Ditangkap, Parpol Diminta Introspeksi Ketimbang Salahkah KPK

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, KPK juga tidak akan menyasar para kepala daerah jika mereka bersih dan tidak mencoba-coba melakukan korupsi.

"Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kalau enggak bersentuhan, enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir. Hati-hati," kata Jokowi, yang juga pernag menjabat wali kota Solo.

Sementara itu, Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam sambutannya mempertanyakan penyebab banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK ini.

"Berdasarkan data, 416 bupati, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah. Ini sebuah angka yang fantastis menjadi pertanyaan besar bagi saya," kata Mardani.

"Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau karena sistem hukum kita yang keliru, ini harus menjadi introspeksi kita bersama," ujar Bupati Tanah Bumbu ini.

Kompas TV KPK menduga telah terjadi transaksi terkait penganggaran yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com