Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Mochtar Ngabalin: #2019GantiPresiden Mengesankan Kebelet Berkuasa

Kompas.com - 04/07/2018, 12:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyoroti kian masifnya gerakan tanda pagar #2019GantiPresiden.

Menurut dia, gerakan tagar tersebut sudah terbukti tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Hal itu tercermin dari hasil Pilkada Serentak 2018 versi hitung cepat.

"Siapa pun yang kampanye pakai tagar itu, pasti tidak dapat simpati rakyat. Terbukti, semua calon kepala daerah di pilkada kemarin yang pakai tagar itu tidak mendapat dukungan pemilih," ujar Ali kepada Kompas.com, Rabu (4/7/2018).

Catatan Kompas.com mengenai hasil pilkada di Pulau Jawa, berdasarkan versi hitung cepat, pasangan kepala daerah yang diusung partai politik pendukung Jokowi, mendapatkan suara tertinggi.

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Ganjar Pranowo-Taj Yasin, dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga: PPP: Kemenangan RK-Uu, Ganjar-Yasin, dan Khofifah-Emil Memudarkan #2019gantipresiden

Adapun, calon yang diusung dari dua partai politik yang identik dengan rival Jokowi pada Pilpres 2019, yakni Partai Gerindra dan PKS, kalah versi hitung cepat dalam pilkada tingkat di provinsi di Pulau Jawa.

Namun, tentu saja hasil Pilkada Serentak 2018 di Pulau Jawa itu disertai catatan kalahnya calon yang diusung PDI-P di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selama ini, PDI-P memang pengusung utama Presiden Joko Widodo.

Ali Mochtar melanjutkan, masyarakat tidak mendukung gerakan tersebut karena Indonesia memiliki karakteristik yang lembut dalam berpolitik.

"Latar belakang masyarakat Indonesia itu ramah-tamah. Adat Melayu, orang suka yang teduh-teduh, bermoral dan berakhlak, tidak memaksakan sesuatu dengan tagar seperti itu. Yang seperti-seperti itu tidak diterima," ujar Ali Mochtar.

"Oleh sebab itu, tagar #2019GantiPresiden menurut pengamatan Bang Ali adalah cara yang sebetulnya terkesan dia kepengin banget berkuasa, kebelet berkuasa dan tidak memperhatikan tata krama dalam berpolitik," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Tagar #2019GantiPresiden yang Masif dan Perlawanan Relawan Jokowi...

Ali Mochtar pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang terlibat di dunia politik, untuk berpolitik dengan menyesuaikan diri pada karakter bangsa Indonesia sendiri.

Ia juga mengajak perdebatan ganti atau tidak ganti presiden dialihkan kepada sesuatu yang bersifat programatik, ide dan gagasan demi perubahan masyarakat.

"Karena itu, saya mau bilang, berpolitiklah dengan santun, penuh peradaban sesuai masyarakat agamis, memiliki moral dan etika sehingga rakyat itu memberikan dukungan dan simpati kepada anda," ujar Ali Mochtar.

Tanda pagar #2019GantiPresiden memang kian masif disuarakan pihak oposisi. Setelah dikukuhkan sebagai sebuah gerakan masyarakat pada 6 Mei 2018 lalu, penggunaan tagar itu semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air.

Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, gerakan tagar tersebut adalah bagian aspirasi politik masyarakat yang dimobilisasi oleh partai politik oposisi pemerintah. Namun, pihaknya tidak gentar dengan masifnya serbuan kampanye itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com