Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bersyukur Pilkada 2018 Tidak Seheboh Pilkada 2017

Kompas.com - 30/06/2018, 12:00 WIB
Moh Nadlir,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily bersyukur pelaksanaan Pilkada serentak 2018 berjalan lancar.

Meski menurut Ace, di beberapa tempat pemungutan perlu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Pilkada relatif berjalan dengan baik, aman dan tidak ada gangguan yang menghawatirkan," ujar Ace dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Dia juga bersyukur pilkada tahun ini di 171 daerah se-Indonesia jauh lebih lebih kondusif dibandingkan dengan Pilkada serentak 2017 lalu.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018 Capai 73,24 Persen

Utamanya kata dia, seperti pada Pilkada DKI Jakarta yang menyedot perhatian publik nasional.

"Pilkada 2018 ini tidak seheboh Pilkada 2017 lalu. Ini patut kita syukuri bersama," ujar dia.

Kondusifnya pilkada tahun ini juga dianggap Ace sebagai cerminan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang.

"Ini menggembirakan kita semua, tidak ada fragmentasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Ace juga menambahkan, kekhawatiran banyak pihak soal netralitas TNI/Polri dan ASN dalam pilkada juga tidak terbukti di lapangan.

"Sejauh yang kita tahu belum ditemukan adanya intervensi dari berbagai pihak utamanya aparat penegak hukum. Ini tentu patut kita syukuri bersama," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com