Kompas.com - 29/06/2018, 13:37 WIB
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, sebelum pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.COM/ABBA GABRILLINMantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, sebelum pembacaan vonis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menghadirkan saksi ahli hukum pidana Made Darma Weda dari Universitas Krisnadwipayana dalam sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Kuasa hukum Siti, Ahmad Kholidin, menuturkan, kehadiran Made untuk menelusuri lebih dalam atas dua hal.

Pertama, terkait dengan putusan atas mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Mulya A Hasjmy dan putusan kliennya.

Baca juga: Anas dan Siti Fadilah Bertemu saat Sama-sama Ajukan PK, Apa yang Dibicarakan?

Kedua, terkait dengan novum atau bukti baru dalam surat pernyataan mantan staf bagian Tata Usaha Menteri Kesehatan Ria Lenggawani pada 10 Januari 2018.

"Kita lebih memperjelas lagi apakah novum itu bisa menjadi alasan hukum di PK yang akan dipertimbangkan majelis PK. Yang kedua, adanya putusan tadi itu bagian juga dari kekhilafan, adanya putusan yang berbeda satu dengan lainnya," ujar Kholidin.

"Adanya putusan Mulya Hasjmy yang merupakan pelaku, kemudian Ibu Siti saat itu (pada putusan Siti Fadilah) dinyatakan sebagai pasal penyertaan, tapi dalam putusan Mulya Hasjmy, Ibu Siti juga tidak dikenakan atau tidak terbukti melakukan atau membantu melaksanakan tindak pidana yang dilakukan Mulya," sambung dia.

Kuasa hukum mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Ahmad KholidinDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Kuasa hukum mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Ahmad Kholidin

Baca juga: Ajukan PK, Siti Fadilah Gunakan Keterangan Mantan Staf TU Menkes sebagai Novum

Namun demikian, dalam proses penyelidikan berikutnya, kliennya dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Oleh karena itu, kata dia, kehadiran saksi ahli ini untuk membantu meninjau kembali sekaligus memberikan pertimbangan lebih lanjut atas dua hal tersebut.

"Ini kita minta pertimbangannya. Karena ada dua putusan yang berbeda ini bisa dipertimbangkan. Mana yang bisa dijadikan bahan untuk melepaskan Ibu Siti," kata dia.

Sebelumnya Siti Fadilah Supari mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Baca juga: Dulu Tak Banding, Kini Mantan Menkes Siti Fadilah Ajukan PK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X