Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Logistik Pilkada Dibawa Kabur, Pemungutan Suara Batal Digelar

Kompas.com - 27/06/2018, 16:32 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski mengklaim Pilkada Serentak 2018 sukses, pemerintah mengakui masih ada sejumlah masalah dalam tahapan pencoblosan.

Sejumlah TPS di daerah justru batal menggelar pemungutan suara.

Misalnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Di salah satu TPS batal menggelar pemungutan suara karena logistik pilkada justru dibawa kabur oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Itu di satu TPS saja," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Baca juga: Wiranto Pastikan Tak Ada Gangguan Keamanan dan Teror Saat Pencoblosan

Meski segitu, kata dia, polisi langsung melakukan penindakan terhadap anggota KPPS yang membawa kabur logistik Pilkada di Papua tersebut.

"Sudah ditangkap (pelakunya) jadi sudah dapat dilaksanakan nanti pemilihan susulan di TPS yang bersangkutan," kata dia.

Selain di Wamena, pemerintah juga mengungkapkan ada satu TPS yang di Morowali, Sulawesi Tengah yang juga gagal menggelar pemungutan suara serentak pada Rabu pagi.

Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Laporan Pelanggaran Netralitas Aparat Selama Pilkada

Menurut Wiranto, gagalnya satu TPS di Morowali menggelar pemungutan suara karena adanya bencana alam.

"Ada banjir di sana sehingga enggak bisa menyeberang, sehingga logistiknya belum terkirim sampai sekarang," ucap mantan Panglima ABRI tersebut.

Secara keseluruhan, kata Wiranto, tak lebih dari 10 TPS yang gagal menggelar pemungutan suara diseluruh Indonesia. Angka itu dinilai sangat kecil mengingat jumlah TPS di seluruh Indonesia mencapai 387.586 TPS.

Atas salah satu dasar itu, pemerintah mengklaim gelaran Pilkada Serentak 2018 berjalan sukses, aman, dan damai.

Kompas TV Untuk mengamankan jalannya pilkada serentak di Palembang, Sumatera Selatan, kepolisian menyiagakan 6.000 personel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com