Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jokowi dan PSI Juga Galang Dana, Kenapa Prabowo Kini Diributkan?

Kompas.com - 25/06/2018, 15:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta penggalangan dana secara massal (crowdfunding) yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak dipermasalahkan.

Ia mengatakan hal tersebut wajar dan pernah dilakukan oleh partai politik lainnya.

"Kan juga Pak Jokowi dulu juga melalui para kadernya mengumpulkan dana di lapangan. PSI juga mengumpulkan di mana-mana, kok mereka tidak dipermasalahkan? Kenapa kalau Pak Prabowo jadi dipermasalahkan?" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Hidayat menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memperbolehkan partai menggalang dana dari masyarakat.

Baca juga: Penggalangan Dana Politik oleh Gerindra dan Dugaan Menipisnya Modal Prabowo

Oleh karena itu, ia mengatakan crowdfunding yang digalang Prabowo tak perlu dipermasalahkan sepanjang tak melanggar norma hukum yang berlaku.

"Jangan kemudian tidak mengumpulkan dana lalu uangnya dari money politic, lalu money laundering. Karena menurut saya memang pilpres memerlukan dana yang sangat besar. Karena ini kan suatu peristiwa nasional yang sangat besar," tutur Hidayat.

Ia meyakini Prabowo dan Gerindra mampu memilah sumbangan yang diberikan masyarakat sehingga tak tercampur dengan uang hasil korupsi.

Hidayat pun meyakini Prabowo akan mengelola sumbangan masyarakat tersebut secara transparan dan profesional.

Baca juga: Prabowo Galang Donasi, Gerindra Bantah Kehabisan Modal

"Jadi kata kuncinya adalah silakan. Karena undang-undang juga membolehkan bagi seorang kandidat mendapatkan dukungan, bantuan dari individu maupun dari perusahaan dalam jumlah yang sudah diatur," lanjut Hidayat.

Prabowo sebelumnya menggalang donasi untuk mendukung perjuangan politiknya dan Gerindra. Penggalangan dana ini ia umumkan lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

Prabowo mengatakan, proses demokrasi berbiaya tinggi di Indonesia menyebabkan banyak calon potensial justru kalah dukungan dari calon lain yang memiliki dana besar. Oleh karena itu, Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya.

"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung, dari pendukung-pendukung saya, dan pendukung-pendukung Gerindra. Saya namakan @GalangPerjuangan," kata Prabowo.

Donasi terus mengalir melalui gerakan Galang Perjuangan yang digagas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jumlah donasi ini dilaporkan secara berkala lewat saluran "Galang Perjuangan" di aplikasi telegram.

Gerakan donasi ini pertama kali diumumkan Prabowo melalui akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) pukul 20.59 WIB.

Hingga Minggu (24/6/2018) pukul 01.24 WIB, atau setelah 52 jam sejak diluncurkan, sudah terkumpul Rp 219.644.034.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com