Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sarankan Jokowi Jawab Tudingan SBY soal Netralitas Aparat di Pilkada

Kompas.com - 25/06/2018, 12:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo langsung mengklarifikasi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan ketidaknetralan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pilkada.

Menurut Fahri, tak etis jika Jokowi tak menanggapi pernyataan SBY tersebut. Sebab, pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Presiden sehingga tak bisa disepelekan.

"Yang ngomong ini Pak SBY, bukan orang sembarangan. Dia pernah memimpin lembaga-lembaga itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan itu terjadi. Maka dia memberi warning," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca juga: BIN Minta SBY Laporkan Isu Ketidaknetralan Aparatur Negara ke Bawaslu dan KPU

Ia menambahkan, Jokowi bisa mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Sekretaris Kabinet untuk menjawab tudingan tersebut.

Fahri pun mengatakan tudingan tersebut tak cukup bila dijawab oleh PDI-P selaku partai pengusung Jokowi.

Sebab, lanjut politisi PKS itu, yang dituding SBY ialah lembaga negara sehingga wajib bagi pemerintah untuk mengklarifikasi.

Baca juga: Bantah Tudingan SBY, BIN Tegaskan Netralitas dalam Pilkada

"Secara etis ini harus dijawab secara baik. Itu baru kita ngerti, mengelola jalur komunikasi publik. Kalau enggak dijawab ya kayak kita enggak menganggap penting komunikasi publik. Padahal itu penting dan menjawab banyak persoalan," lanjut Fahri.

SBY sebelumnya menyebut adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: SBY dan Dugaan Operasi Intelijen Jelang Pilkada

Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Kompas TV Ali Mochtar Ngabalin membantah tudingan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada oknum TNI, Polri dan BIN yang tak netral di Pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com