Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2018, 13:43 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait persiapan akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Usai rakor, Wiranto mengungkapkan sejumlah poin hasil rapat tersebut.

Salah satunya yakni penegasan terkait sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan dalam Pilkada Serentak.

"Kami juga tadi menekankan netralitas ASN hingga masalah yang menyangkut netralitas aparat keamanan," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Pemerintah Akui Ada Anggaran yang Belum Cair

Meski ada polemik terkait kebijakan pemerintah belakangan ini, Wiranto menjamin netralitas ASN dan aparat keamanan pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018 tersebut.

"Kami jamin pada saat nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral dalam pelaksanaan itu," kata mantan Panglima ABRI tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah keputusan pemerintah jelang Pilkada menimbulkan polemik. Di antaranya, pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawaban Barat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri itu menimbulkan kekhawatiran dan dinilai syarat kepentingan karena salah satu calon kepala daerah di Pilkada Jabar berlatar belakang Polisi yakni Irjen Pol (Purn) Anton Charlian..

Baca juga: Pj Gubernur Bisa Langsung Diberhentikan jika Tak Netral di Pilkada

Selain netralitas, pemerintah juga menjamin keamanan gelaran Pilkada Serentak 2018. TNI-Polri kata Wiranto sudah mengelar kesiapan untuk mengamankan gelaran demokrasi di 171 daerah tersebut.

Rakor persiapan akhir Pilkada Serentak dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Kompas TV Menko Polhukam mengharapkan dukungan dan kerja sama masyarakat agar pilkada berjalan baik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.