Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Kompas.com - 22/06/2018, 06:05 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas akan melakukan hitung cepat atau quick count dalam tiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018.

Tiga Pilkada yang akan dilakukan quick count, yakni Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada hari pemungutan suara, Rabu (27/6/2018).

Manager Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, awalnya pihaknya hanya akan melakukan quick count dalam Pilkada Jabar.

Namun, Kompas akhirnya memutuskan juga melakukan quick count dalam Pilkada Jateng dan Jabar.

"Pertimbangannya, magnitude pemberitaan dan dampak kalau kita tulis hasil quick count tiga provinsi itu jauh lebih bergema dibanding hanya satu provinsi," kata Toto.

Toto menambahkan, alasan lain memilih tiga provinsi itu lantaran besarnya total jumlah pemilih yang mencapai sekitar 90 juta orang.

Angka itu sudah setengah dari total pemilih dalam pemilu 2019 mendatang.

"Tiga provinsi terpadat. Secara strategis metodologi akan banyak membantu kita untuk memprediksi pemilu presiden 2019," kata Toto.

Quick count tiga Pilkada ini merupakan penutup dari program selama Pilkada Serentak 2018.

Sebelumnya, Litbang Kompas melakukan dua kali survei pra pemilihan untuk mengetahui elektabilitas setiap calon gubernur-wakil gubernur Jabar, Jateng, dan Jatim.

Dalam quick count mendatang, Litbang Kompas mengambil sampel sebanyak 400 tempat pemungutan suara (TPS) tiap provinsi.

Sampel dipilih dengan metode stratified sistematic sampling yang tersebar di seluruh daerah.

Toto mengatakan, pihaknya memutuskan mengambil sampel 400 TPS berdasarkan pertimbangan jumlah populasi TPS, dana serta akses yang dimiliki Litbang Kompas.

Menurut dia, 400 sampel tiap provinsi itu sudah proporsional. Jika satu TPS ada 400 pemilih, maka jumlah sampel mencapai 160.000 pemilih di tiap provinsi.

"160.000 suara itu sudah sangat besar untuk sampel. Kalaupun kita tambah jadi satu juta suara pun hasilnya ngga akan banyak bergeser dari kurang lebih 1 persen margin of error," papar Toto.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com