Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Papua, Pencetakan Logistik Terkendala

Kompas.com - 21/06/2018, 18:23 WIB
Moh Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengungkapkan sejauh ini persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 hanya terkendala di wilayah Papua.

"Beberapa kabupaten di Papua pencetakan logistiknya memang agak molor. Misalnya di kabupaten Pangiai, Puncak Jaya," ujar Arief di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Meski demikian, Arief menegaskan, kendala tersebut tak menganggu jalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada.

"Itu tidak menganggu tahapan, karena proses produksinya bisa sangat cepat sekali," ujar Arief.

Baca juga: Produksi Logistik Pilkada Berpotensi Terganggu jika Ada Perppu Pergantian Calon Kepala Daerah

Arief juga berharap, distribusi logistik untuk pemungutan suara Pilkada yang akan jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018 tak mengalami hambatan.

Hambatan itu, misalnya, ombak tinggi untuk daerah-daerah kepulauan, cuaca yang cepat berubah, kabut awan, hujan atau segala macam.

"Mudah-mudahan tidak ada cuaca ekstrim. Sehingge membuat jadwal yang sudah disusun itu tidak terganggu," kata dia.

Arief optimistis penyelenggaraan Pilkada serentak di 171 daerah se-Indonesia akan berjalan sesuai dengan rencana, jika tidak ada cuaca ekstrim.

Baca juga: KIriman Logistik Pilkada ke Daerah Terpencil Dikawal Polisi

Arief juga mengungkapkan soal anggaran penyelenggaraan Pilkada yang hampir 100 persen sudah didistribusikan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Saat ini, kata dia, hanya ada beberapa daerah yang anggaran Pilkada-nya terkendala karena pencairannya bertahap.

"Tahap yang terakhir itu baru kemungkinan dicairkan hari ini, karenakan kemarin masih libur," ucap Arief.

Kompas TV Baru menjabat sejak Januari 2018, Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin mendadak dimutasi Kapolri.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com