Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Pastikan Pencalonan Prabowo pada Pilpres 2019 Tak Terganjal Logistik

Kompas.com - 13/04/2018, 07:48 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah anggapan bahwa faktor logistik menjadi hambatan dalam memastikan pencalonan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Muzani mengatakan, persoalan logistik tak jadi masalah sebab dipastikan Gerindra akan mendukung penuh Prabowo. Di sisi lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal untuk berkoalisi.

"Bagaimana cara meragukannya, yang meragukan itu kalau enggak ada partai, partai kan sudah ada," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Gerindra Yakin Prabowo Tak Kesulitan Hadapi Jokowi pada Pilpres 2019)

Muzani menjelaskan, faktor logistik dalam pencapresan bukan menjadi hal yang utama.

Menurut dia, logistik akan terpenuhi jika satu partai atau gabungan beberapa partai telah menyatakan dukungan.

Dengan adanya dukungan dari partai Gerindra, kata Muzani, Prabowo telah memiliki modal untuk maju. Tak hanya logistik tapi juga modal secara elektoral.

"Kemudian kita memerlukan waktu untuk mencari kawan koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan yang diatur oleh UU Pemilu bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai 20 persen dari kursi DPR," kata Muzani.

"Kalau sudah ada partai, cukup 20 persen, maka itu akan dinyatakan sah oleh KPU. Berapapun duitnya kalau enggak ada partai bagaimana? Begitu," ucapnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat, saat ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk meyakinkan Prabowo maju sebagai capres.

(Baca juga: Gerindra Pertimbangkan Figur Cawapres Prabowo dari Kader PKS)

Untuk mengusung Prabowo, Gerindra masih membutuhkan dukungan setidaknya satu partai dalam memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk membentuk koalisi. Bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera yang sejak awal memberi sinyal akan merapat ke Gerindra.

"Saya pikir itu masih jadi tanda tanya ya," kata Yunarto saat dihubungi, Kamis (12/4/2018).

Faktor lainnya yakni terkait soal logistik. Menurut Yunarto, selama koalisi pendukung Prabowo terbentuk maka persoalan logistik belum bisa ditentukan.

Selain itu, Prabowo tercatat sudah dua kali menjadi mencalonkan diri, yaitu di Pilpres 2009 sebagai cawapres Megawati dan di Pilpres 2014 sebagai capres.

"Dan itu menurut saya membutuhkan kesepakatan tersendiri juga. Jadi menurut saya yang terjadi di Hambalang (Rakornas Gerindra) tidak memastikan apa-apapun," tuturnya.

Kompas TV Sohibul Iman meminta Prabowo Subianto yang sudah deklarasi sebagai capres 2019 untuk mengambil satu dari sembilan kader PKS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com