Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pidato AHY Realitas, Tidak Hoaks, Berbeda dengan Mereka yang Senior...

Kompas.com - 14/06/2018, 16:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berpendapat, pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berisi kritikan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih dalam tahap wajar.

"AHY bicara realitas kok, apa adanya. Tidak vulgar, bahasanya juga tetap santun, jauh dari hoaks, apalagi ujaran kebencian. Berbeda sekali dengan pernyataan mereka yang sudah tergolong senior. Justru itu yang berpotensi ke perpecahan," ujar Amir kepada Kompas.com, Kamis (14/6/2018).

Baca juga: AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

Oleh sebab itu, Partai Demokrat tidak khawatir orasi AHY berpotensi merenggangkan hubungan dengan Istana.

"Bagi pihak-pihak yang berpikir dewasa dan terbuka, terlalu picik apabila kita menggiring orasi AHY ke hubungan baik," ujar Amir.

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat ditemui di Balai Sidang UI Depok, Sabtu (12/11/2016).

 

Lagipula, Demokrat juga sudah mengukur bahwa orasi berisi kritik tersebut tak membuat hubungan dengan Istana menjadi renggang.

Baca juga: AHY Sebut Harga Barang Tinggi, Ini Kata Stafsus Presiden

Bagi Demokrat, lanjut Amir, apabila partainya nanti menjalin koalisi dengan pemerintahan Jokowi-JK, itu tidak membuat kritik berhenti dilontarkan.

Justru kritik membangun sangat diperlukan untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan.

"Seandainya pun sejarah memanggil bahwa AHY akan menjadi mitra pemerintah, itu tidak akan menghalangi apapun. Karena sekali lagi orasinya AHY itu mengemukakan beberapa topik mengenai realita," ujar Amir.

Baca juga: Stafsus Presiden Sebut Kritik AHY soal Daya Beli Tanpa Data Akurat

 

Diberitakan, dalam orasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" pada Sabtu (9/6/2018) lalu, AHY melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus soal revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar, revolusi mental?"

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com