Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik Antar-anggota, TNI-Polri Perlu Perkuat Pembudayaan Sinergisitas

Kompas.com - 12/06/2018, 15:24 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi memandang semangat sinergisitas yang digaungkan oleh pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) belum menjadi budaya tersendiri hingga tingkat terbawah jajarannya.

Hal itu yang juga berpotensi memunculkan gesekan konflik antara anggota TNI dan Polri.

"Masing-masing anggota justru diajari kompetisi yang mengarah pada pengutamaan kelompoknya. Supremasi kelompok bahkan terjadi di internal TNI antar-matra, demikian juga di Polri," kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/6/2018).

Ia menegaskan, pimpinan TNI dan Polri perlu membudayakan konsep sinergisme tersebut di internal kelembagaan.

"Sinergi di tingkat atas adalah aktivitas politik yang belum sepenuhnya menjadi kebiasaan anggota," kata dia.

Baca juga: Pascapengeroyokan, TNI AD Waspadai Provokasi terhadap TNI-Polri

Implikasi lemahnya penguatan sinergisitas tersebut membuat nilai-nilai kebersamaan dan persatuan belum melekat sepenuhnya pada tubuh TNI dan Polri. Hendardi berharap, TNI-Polri bisa membangun mentalitas sportif dan tanggung jawab ke seluruh jajaran dan kepangkatan.

Ia mengingatkan, TNI-Polri merupakan alat pertahanan dan keamanan negara yang harus saling menghormati. Sehingga seluruh jajaran TNI-Polri perlu mengesampingkan persoalan personal atau kelompok untuk menghindari konflik yang mencemarkan citra kedua institusi.

"Konflik lapangan selalu bermotif personal atau kelompok dan bukan terkait tugas anggota tetapi juga sering kali berupa kompetisi bisnis keamanan," kata dia.

Hendardi juga mengungkapkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus memiliki perangkat yang efektif untuk menegakkan disiplin anggota. Hal itu untuk memastikan semangat sinergitas TNI-Polri berjalan maksimal.

Baca juga: Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Dikotak-kotakkan Hanya untuk TNI dan Polri

"Dalam Pilkada misalnya, sinergi anggota dan elit harus sama. Jangan ada ketidakjujuran untuk bersinergi," ujar Hendardi.

Seperti yang diketahui, terdapat dua insiden yang melibatkan oknum TNI-Polri. Beberapa waktu lalu, insiden pengeroyokan dan penusukan oleh oknum anggota Brimob menimbulkan dua korban anggota Kodam Jaya, Serda Darma Adi dan Serda Nikolas Kegomoi. Serda Darma meninggal akibat luka tusuk, sementara Serda Nikolas dirawat akibat luka-luka.

Di sisi lain, dua anggota polisi Subdirektorat Pengendalian Massa, Polda Metro Jaya, mengalami luka akibat dikeroyok oleh oknum diduga anggota TNI di Cijantung, Jakarta Timur, pada Sabtu (9/6/2018) silam.

Kompas TV Banyak pihak berharap pelaksanaan UU Ormas berjalan akuntabel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com