Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Selain Jokowi Tak Ada Presiden yang Berani Alihkan Subsidi BBM

Kompas.com - 01/06/2018, 06:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memuji Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Pekabaran Injil dan Kemajemukan di Indonesia.

Menurut dia, Jokowi telah menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berani dan patut untuk menjadi teladan masyarakat Indonesia.

“Menjadi pemimpin itu terkadang membuat kita lupa diri, hal ini yang patut dicontoh dari Presiden Joko Widodo adalah kesederhanaannya tetapi berani membuat keputusan seperti misalnya pengalihan subsidi BBM," ujarnya dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Proses pengambilan keputusan itu tidak sederhana, tetapi beliau berani, selama ini tidak ada presiden yang berani memindahkan subsidi itu kepada tempat yang tepat," kata dia.

Baca juga: Demokrat Klaim Subsidi BBM di Era SBY Sejahterakan Masyarakat

Tak hanya itu, kata Luhut, pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi juga begitu memperhatikan pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat penting unyuk memperlancar konektivitas dan pengentasan kemiskinan.

"Kami realokasi dana-dana subsidi yang tidak tepat guna kepada pembangunan infrastruktur pendidikan dan sebagainya," kata dia.

Luhut mengajak pimpinan gereja untuk berani melakukan refleksi dan bertanya pada diri sendiri apakah sudah melakukan hal yang benar atau belum. Apalagi, hal itu untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.

Baca juga: Di Depan CEO Se-Asia, Jokowi Bicara Pemangkasan Subsidi BBM untuk Bangun Infrastruktur

Sebelumnya, Luhut menilai gereja memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi perkembangan Indonesia terkini.

Caranya, kata dia, yakni dengan memasukan perkembangan itu ke dalam khotbah-khotbah sehinga para jemaat bisa mengetahui apa yang terjadi.

“Sekolah pendeta perlu juga memberi pemahaman-pemahaman di bidang lain selain agama," ujarnya dalam keterangan resmi.

Kompas TV Lembaga Rating Moody's Investors Service memperbaiki outlook rating kredit Indonesia dari stabil menjadi positif. Perbaikan rating ini dipicu menurunnya dampak kerentanan ekonomi dunia pada perekonomian Indonesia. Moody's menilai kebijakan yang diambil berbagai otoritas di Indonesia cukup efektif dalam meredam dampak gejolak ekonomi dunia. Moodys menambahkan, reformasi kebijakan subsidi BBM dan penguatan manufaktur pengganti impor juga turut memperkuat posisi ekonomi domestik Indonesia. Bila hal ini berlanjut, Moody’s membuka kemungkinan perbaikan rating lebih lanjut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com