Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sindir Kebijakan Subsidi BBM pada Era SBY

Kompas.com - 21/12/2016, 22:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyindir kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang menelan anggaran Rp 300 triliun pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Awalnya, Jokowi bicara soal kebijakannya yang sudah berhasil membuat harga BBM di Papua setara dengan harga di Pulau Jawa.

Sebelumnya, harga BBM jenis premium di sejumlah kabupaten terpencil di Papua bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter. Namun, harga BBM di seluruh wilayah di Papua kini bisa sama dengan wilayah lain, yakni sekitar Rp 6.000 per liter.

"Bensin di Papua dan Jawa sekarang harganya sama," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi mengakui, untuk menurunkan harga BBM di Papua, Pertamina harus membeli sejumlah pesawat angkut BBM yang menghabiskan dana sekitar Rp 800 miliar.

Menurut dia, ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan dana Rp 800 miliar itu. Jokowi pun lalu membandingkannya dengan dana yang harus dikeluarkan saat subsidi BBM pada era SBY.

Subsidi BBM untuk seluruh daerah di Indonesia saat itu menelan dana sebesar Rp 300 triliun per tahun.

"Dulu subsidi BBM Rp 300 triliun saja diam semuanya. Ini Rp 800 miliar saja kok rame?" ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini masyarakat di Papua memang diam saja dengan kondisi harga BBM yang selangit. Berbeda dengan masyarakat di Ibu Kota yang langsung demo saat BBM naik Rp 1.000.

"Mentang-mentang yang di Papua diam terus, harus kita beri Rp 60.000 terus? Kan tidak," ucap Jokowi.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM. Subsidi itu akan dialihkan untuk hal yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.

"Setahun Rp 300 triliun hanya kita nikmati dengan dibakar dan hilang dengan 83 persen dinikmati oleh yang punya mobil. Mestinya, subsidi ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tetapi ini terbalik," kata Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2015) lalu.

Kompas TV Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com