Sandiaga: Jangan Sampai Utang Dipakai Subsidi BBM Seperti Kemarin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menilai tidak masalah apabila utang pemerintah terus bertambah. Namun, ia berharap utang digunakan untuk hal-hal yang produktif.

"Jangan sampai nanti kita utang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti kemarin, subsidi (bahan bakar minyak) kemarin, yang habis terbuang tanpa ada dampak buat anak cucu kita," kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Hingga akhir April 2017, utang Indonesia mencapai Rp 3.667,41 triliun. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, atau dalam kurun 2015 sampai saat ini, pemerintah pusat telah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.058,63 triliun.

Sandiaga berharap, uang dari utang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, baik di Jakarta atau pun di daerah lainnya di seluruh Indonesia.

"Pasti Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sudah ingin dalam konteks Jakarta maupun nasional, sudah betul-betul menjalankan tugasnya. Kita harus sama-sama mengingatkan pemerintah," kata Sandiaga.

(Baca juga: Darmin: Tak Membangun Pun, Utang Pemerintah Akan Tetap Nambah)

Sandiaga juga berharap, infrastruktur yang dibangun dari utang tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kalangan menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah.

"Membangun seluruh elemen bangsa, masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur," kata politisi Gerindra yang juga pengusaha ini.

Kebijakan subsidi BBM diterapkan selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo lantas mencabut subsidi tersebut.

Jokowi pernah menyindir kebijakan subsidi BBM yang menelan anggaran Rp 300 triliun pada era SBY, saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Desember 2016 lalu.

(Baca: Jokowi Sindir Kebijakan Subsidi BBM pada Era SBY)