Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurang Menakutkan, Tiga Gambar Seram di Bungkus Rokok Akan Diganti

Kompas.com - 31/05/2018, 18:29 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengganti tiga gambar seram yang biasa dipasang dalam bungkus rokok karena dianggap kurang menakutkan.

Saat ini, ada lima gambar seram berupa penyakit yang diakibatkan oleh rokok dalam kemasan produk tembakau atau peringatan kesehatan bergambar.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan, tiga dari lima gambar seram tersebut diubah karena gambar sebelumnya dinilai kurang efektif dalam mencegah orang mengonsumsi rokok.

Sesuai Permenkes dan PP 109/2012, kata dia, pihaknya mengevaluasi efektivitas gambar tersebut dalam empat tahun.

"Kita maksimalkan gambar dengan kejadian di Indonesia. Melalui kementerian, lembaga swadaya, dan para pemerhati, PHW diganti," kata Anung di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (31/5/2018), seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan, dua gambar peringatan kesehatan tetap dipertahankan karena dinilai masih efektif dalam pencegahan dan pengendalian prevalensi rokok.

Pemerintah telah melakukan survei untuk mengukur ketidakinginan dan kengerian masyarakat untuk merokok ketika melihat gambar seram tersebut.

"Yang dua masih dirasakan efektif untuk mencegah menggunakan rokok, karena ada nilainya. Kalau yang sudah tidak menakutkan lagi gambarnyaa kita cari gambar lain, ketemu dua di antaranya di Indonesia," kata Anung.

Dia menjelaskan, perubahan gambar peringatan tersebut akan diimplementasikan oleh industri rokok dalam kurun waktu enam bulan sampai satu tahun.

Pemerintah tengah mengupayakan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Dalam revisi tersebut juga akan dibahas perluasan gambar peringatan bahaya merokok di kemasan rokok dari yang saat ini hanya 40 persen menjadi 60 sampai 75 persen dari keseluruhan kemasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com