Tinggalkan Istana, Wiranto Tak Ikut Pertemuan Jokowi dan Peserta Aksi Kamisan

Kompas.com - 31/05/2018, 15:00 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak ikut dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia atau peserta aksi Kamisan.

Pantauan Kompas.com, Wiranto awalnya hadir di Istana pada Kamis (31/5/2015) siang untuk mengikuti pelantikan Yahya Cholil Staquf sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun, beberapa saat sebelum pertemuan Presiden dan peserta aksi Kamisan dimulai, Wiranto meninggalkan Istana.

Wiranto yang menjabat Panglima ABRI saat tragedi 1998 terjadi mengakui tidak akan ikut dalam pertemuan.

"Saya ada tugas lain," kata Wiranto.

Baca juga: Kali Pertama, Peserta Aksi Kamisan Akan Diterima Presiden di Istana

Wiranto pun mengaku tidak tahu apa saja yang akan dibahas Presiden Jokowi dan para keluarga korban pelanggaran HAM. Ia meminta wartawan bertanya ke Menteri Sekretaris Negara.

"Ya tanya sana. Tanya Mensesneg," kata Wiranto.

Tak lama setelah Wiranto meninggalkan Istana, para peserta aksi kamisan yang berjumlah 20 orang tiba.

Peserta Aksi Kamisan bertemu Jokowi di Istana, Kamis (31/5/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Peserta Aksi Kamisan bertemu Jokowi di Istana, Kamis (31/5/2018).
Mereka adalah keluarga korban pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi, Talangsari, Tanjung Priok, dan lain-lain.

Mereka biasa menggelar aksi setiap hari Kamis sejak 2007. Pada aksi yang ke-450 ini, untuk pertama kalinya para peserta Kamisan diterima Presiden di Istana.

Pertemuan Presiden dan peserta aksi Kamisan berlangsung tertutup. 

Kompas TV Budiman Sudjatmiko adalah aktivis muda saat masa penentangan Orde Baru atau dikenal dengan era reformasi tahun 1998.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.