Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinggalkan Istana, Wiranto Tak Ikut Pertemuan Jokowi dan Peserta Aksi Kamisan

Kompas.com - 31/05/2018, 15:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tidak ikut dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia atau peserta aksi Kamisan.

Pantauan Kompas.com, Wiranto awalnya hadir di Istana pada Kamis (31/5/2015) siang untuk mengikuti pelantikan Yahya Cholil Staquf sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun, beberapa saat sebelum pertemuan Presiden dan peserta aksi Kamisan dimulai, Wiranto meninggalkan Istana.

Wiranto yang menjabat Panglima ABRI saat tragedi 1998 terjadi mengakui tidak akan ikut dalam pertemuan.

"Saya ada tugas lain," kata Wiranto.

Baca juga: Kali Pertama, Peserta Aksi Kamisan Akan Diterima Presiden di Istana

Wiranto pun mengaku tidak tahu apa saja yang akan dibahas Presiden Jokowi dan para keluarga korban pelanggaran HAM. Ia meminta wartawan bertanya ke Menteri Sekretaris Negara.

"Ya tanya sana. Tanya Mensesneg," kata Wiranto.

Tak lama setelah Wiranto meninggalkan Istana, para peserta aksi kamisan yang berjumlah 20 orang tiba.

Peserta Aksi Kamisan bertemu Jokowi di Istana, Kamis (31/5/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Peserta Aksi Kamisan bertemu Jokowi di Istana, Kamis (31/5/2018).
Mereka adalah keluarga korban pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi, Talangsari, Tanjung Priok, dan lain-lain.

Mereka biasa menggelar aksi setiap hari Kamis sejak 2007. Pada aksi yang ke-450 ini, untuk pertama kalinya para peserta Kamisan diterima Presiden di Istana.

Pertemuan Presiden dan peserta aksi Kamisan berlangsung tertutup. 

Kompas TV Budiman Sudjatmiko adalah aktivis muda saat masa penentangan Orde Baru atau dikenal dengan era reformasi tahun 1998.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com