Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT: 325 Mantan Napi Terorisme Ikuti Program Deradikalisasi

Kompas.com - 30/05/2018, 13:11 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 325 mantan narapidana terorisme telah mengikuti program deradikaliasi yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2017.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPT Suhardi Alius dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Menurut Suhardi, tidak ada satupun dari mantan narapidana tersebut yang mengulangi perbuatan pidana.

"Sampai saat ini sudah ada 325 mantan narapidana terorisme yang sudah menjalankan program deradikalisasi dan alhamdulilah tidak ada satupun yang mengulangi perbuatannya lagi," ujar Suhardi.

Baca juga: BNPT Dinilai Lemah dalam Upaya Deradikalisasi

Bahkan, kata Suhardi, ada 128 mantan narapidana terorisme yang akhirnya bergabung dengan BNPT untuk memperkuat fungsi pencegahan.

Tidak hanya dalam program deradikalisasi, tapi juga kontra-radikalisme untuk mengantisipasi wacana-wacana radikalisme yang menyebar melalui media sosial.

"Saat ini sudah Ada 128 mantan narapidana terorisme yang ikut sama kami sebagai narasumber," tuturnya.

Suhardi menuturkan, program deradikalisasi diterapkan hanya di dalam lapas, tapi juga setelah keluar lapas.

Baca juga: BNPT Klaim Program Deradikalisasi Berhasil 100 Persen

Program deradikalisasi juga dijalankan terhadap anggota keluarga napi terorisme.

Ia pun menegaskan bahwa program deradikalisi sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sebab, tidak mudah untuk mengubah ideologi atau pola pemikiran radikal seseorang.

"Program ini kami terapkan terus saat di dalam (lapas) dan sesudah keluar lapas," kata Suhardi.

Kompas TV Untuk itu, menurut presiden, menangkap dan mengejar para pelaku teror saja belum cukup.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com