BNPT Dinilai Lemah dalam Upaya Deradikalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) Solahudin menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih sangat lemah dalam upaya deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Sebab, program-program yang dibuat BNPT dipandang salah sasaran.

"Program-program deradikalisasi yang dilakukan BNPT hampir semua ditujukan kepada orang-orang yang sudah disengagement," kata Solahudin dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Disengagement maksudnya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tidak radikal. Mau diintervensi maupun tidak diintervensi, tutur Solahudin, mereka sudah meninggalkan kekerasan yang sebelumnya mereka yakini.

Baca juga: UU Antiterorisme Disahkan, BNPT Sebut Mampu Memperkuat Pencegahan Terorisme

Hal yang kurang dilakukan oleh BNPT terkait program deradikalisasi, menurut Solahudin, adalah intervensi kepada orang-orang yang radikal. Ia memberi contoh, tidak ada satupun program intervensi yang ditujukan kepada napi-napi atau eks napi yang nonkooperatif.

"Mereka ini kalau di dalam lapas tidak mau ikut program pembinaan. Tidak mau ikut mengajukan pembebasan bersyarat, karena salah satu syaratnya adalah menjadi justice collaborator," terang Solahudin.

Baca juga: Ketua Pansus: UU Antiterorisme Perkuat Kelembagaan BNPT

Oleh karena itu, menurut dia, penting bagi BNPT untuk melakukan deradikalisasi kepada napi-napi atau keluarga napi yang nonkooperatif.

Ia pun menyebut, sejak tahun 2015 hingga sekarang, mayoritas tersangka dan terpidana yang ditangkap adalah mereka yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), rata-rata bersikap nonkooperatif.

Selain itu, ke depan pun BNPT bakal menghadapi situasi di mana harus terlibat mengurus kelompok radikal.

"Penting sekarang kita mulai bantu BNPT untuk program deradikalisasi sehingga meraka jadi lebih kuat dan antisipatif dalam mengantisipasi terorisme ke depan," ucap Solahudin.