Yudi Latif: Pegawai BPIP Kesulitan Cicil Rumah dan Bayar Sekolah Anak

Kompas.com - 29/05/2018, 20:40 WIB
Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (dua dari kiri) didampingi Anggota Dewan Pengarah UKP PIP Try Sutrisno (tiga dari kiri) dan Mahfud MD (empat dari kiri) serta Penasihat Kepala UKP-PIP Romo Benny Susetyo (kanan) mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek saat mengunjungi Keleteng Cin Tek Yen atau Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018). Kunjungan tersebut merupakan wujud komitmen Tim UKP-PIP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila utamanya soal keberagaman umat beragama.KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (dua dari kiri) didampingi Anggota Dewan Pengarah UKP PIP Try Sutrisno (tiga dari kiri) dan Mahfud MD (empat dari kiri) serta Penasihat Kepala UKP-PIP Romo Benny Susetyo (kanan) mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek saat mengunjungi Keleteng Cin Tek Yen atau Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018). Kunjungan tersebut merupakan wujud komitmen Tim UKP-PIP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila utamanya soal keberagaman umat beragama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah bergulirnya polemik Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang mendapat gaji tinggi, Kepala BPIP Yudi Latif justru menaruh perhatian kepada hajat hidup para pegawainya.

Menurut dia, para pegawai BPIP yang bekerja selama hampir setahun terakhir juga belum pernah menerima hak keuangan.

"Hal ini telah membuat banyak tenaga ahli dirundung malang, seperti kesulitan mencicil rumah dan biaya sekolah anaknya," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

Belum lagi, lanjut Yudi, soal dukungan anggaran terhadap lembaga ini yang sangat minim. Pada tahun 2017, lembaga yang saat itu masih berbentuk Unit Kerja Presiden cuma mengeluarkan sekitar Rp 7 miliar. Sementara pada tahun 2018, anggaran belum turun.

"Padahal untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang akan datang, pembiayaannya ditimpakan ke BPIP," ujarnya.

Sementara, untuk gaji jajaran dewan pengarah BPIP yang mencapai Rp 112 juta, menurut Yudi, publik memang berhak mempertanyakan. Menurut dia, sikap tersebut merupakan cerminan warga yang peduli.

Baca juga: Moeldoko Anggap Polemik Gaji Hanya untuk Melemahkan BPIP

Namun, Yudi memastikan, banyak tokoh senior di jajaran dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji.

"Mereka pun menjadi 'korban'. Jadi, tak patut mendapat cemooh," katanya.

Aturan mengenai gaji pimpinan BPIP ini terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei lalu.

Dengan Perpres itu, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Baca juga: Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitung-hitungan dari Kita

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000 per bulan. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000 per bulan, Deputi Rp 51.000.000 per bulan dan Staf Khusus Rp 36.500.000 per bulan.

Selain hak keuangan, para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X