Kompas.com - 29/05/2018, 09:20 WIB
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah tidak wajib berkonsultasi ke DPR terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi persoalan terorisme.

Menurut Andreas, sesuai peraturan perundang-undangan, penerbitan perpres merupakan kewenangan pemerintah.

"Perpres itu wilayah pemerintah. Kalau misal pemerintah itu melakukan konsultasi itu juga bagus. Tapi juga bukan hal yang harus karena Perpres itu kan wilayah pemerintah," ujar Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Andreas menilai bahwa ketentuan mengikat sebaiknya diterapkan dalam evaluasi oleh DPR terkait implementasi dari perpres tersebut.

Yang terpenting, kata Andreas, DPR tetap memiliki fungsi pengawasan agar substansi perpres dan penerapannya tidak keluar dari koridor Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) dan Undang-Undang TNI.

"Yang penting tidak keluar dari koridor UU yang sudah dibuat dan itu adalah fungsi pengawasan. Kalau misal ada yang keluar dari situ ya DPR tinggal menyampaikan itu," kata Andreas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Susun Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Pemerintah Harus Konsultasi dengan DPR

Sebelumnya, draf revisi UU Antiterorisme yang baru disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Jumat, (25/5/2018) lalu, mengatur pelibatan TNI mengatasi terorisme.

Pelibatan TNI tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sesuai tugas pokok dan fungsi TNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Anggota Pansus revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Arsul Sani menegaskan bahwa ketentuan konsultasi bersama DPR terkait penyusunan perpes terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat mengikat.

Baca juga: Masyarakat Diminta Kawal Penyusunan Perpres Keterlibatan TNI Atasi Terorisme

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.