Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/05/2018, 09:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah tidak wajib berkonsultasi ke DPR terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi persoalan terorisme.

Menurut Andreas, sesuai peraturan perundang-undangan, penerbitan perpres merupakan kewenangan pemerintah.

"Perpres itu wilayah pemerintah. Kalau misal pemerintah itu melakukan konsultasi itu juga bagus. Tapi juga bukan hal yang harus karena Perpres itu kan wilayah pemerintah," ujar Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Andreas menilai bahwa ketentuan mengikat sebaiknya diterapkan dalam evaluasi oleh DPR terkait implementasi dari perpres tersebut.

Yang terpenting, kata Andreas, DPR tetap memiliki fungsi pengawasan agar substansi perpres dan penerapannya tidak keluar dari koridor Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) dan Undang-Undang TNI.

"Yang penting tidak keluar dari koridor UU yang sudah dibuat dan itu adalah fungsi pengawasan. Kalau misal ada yang keluar dari situ ya DPR tinggal menyampaikan itu," kata Andreas.

Baca juga: Susun Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Pemerintah Harus Konsultasi dengan DPR

Sebelumnya, draf revisi UU Antiterorisme yang baru disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Jumat, (25/5/2018) lalu, mengatur pelibatan TNI mengatasi terorisme.

Pelibatan TNI tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sesuai tugas pokok dan fungsi TNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Anggota Pansus revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Arsul Sani menegaskan bahwa ketentuan konsultasi bersama DPR terkait penyusunan perpes terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat mengikat.

Baca juga: Masyarakat Diminta Kawal Penyusunan Perpres Keterlibatan TNI Atasi Terorisme

"Menurut saya mengikat karena kalau Perpresnya tidak disetujui DPR masih berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI jo. UU Pertahanan Negara," ujar Arsul saat dihubungi, Minggu (27/5/2018).

Menurut Arsul, penyusunan isi perpres pelibatan TNI memang menjadi ranah pemerintah. Namun, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan subtansi perpres tersebut tidak keluar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Sementara, sesuai UU TNI, pengerahan kekuatan militer untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik negara atau antara presiden dan DPR.

Baca juga: UU Antiterorisme Sah, PDI-P Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perpres

Selain itu, lanjut Arsul, tujuan dari konsultasi tersebut agar presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR tiap kali akan melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

"Keputusan politik negara oleh Presiden untuk melibatkan TNI itu harus dikonsultasikan dengan DPR, baik sebelumnya atau dalam jangka waktu tiga hari setelah pelibatan," tuturnya.

Arsul mengatakan, UU Antiterorisme bisa dikatakan telah membuat norma khusus di mana penerbitan perpres harus dikonsultasikan bersama DPR.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme, Ini Isinya...

Meski demikian, kata Arsul, ketentuan konsultasi bukanlah hal yang baru. Ia mencontohkan ketentuan dalam UU Pemilu yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkonsultasi dengan DPR terkait pembuatan Peraturan KPU (PKPU).

"UU Antiterorisme baru ini boleh dikatakan melahirkan norma khusus di mana ada Perpres dikonsultasikan. Tapi sebetulnya bukan hal baru karena di UU Pemilu KPU juga harus berkonsultasi dengan DPR," ucapnya.

Kompas TV Pernyataan Choirul ini sekaligus meminta TNI menahan pengerahan Koopsusgab untuk membantu polri menangani terorisme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Nasional
BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

Nasional
Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Nasional
BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Nasional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Nasional
MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

Nasional
Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Nasional
KPK: 'Red Notice' Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

KPK: "Red Notice" Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

Nasional
Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasional
Diduga, Ada Substansi Putusan MK yang Sengaja Diubah Setelah Dibacakan

Diduga, Ada Substansi Putusan MK yang Sengaja Diubah Setelah Dibacakan

Nasional
Bareskrim Tangkap 12 Pegawai 'Customer Service' Judi Daring Mastertogel78, Bosnya Jadi Buronan

Bareskrim Tangkap 12 Pegawai "Customer Service" Judi Daring Mastertogel78, Bosnya Jadi Buronan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.