Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Kompas.com - 27/05/2018, 12:54 WIB
Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Arsul Sani menegaskan bahwa ketentuan konsultasi bersama DPR terkait penyusunan peraturan presiden (perpres) terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat mengikat.

Tujuan dari konsultasi tersebut agar presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR tiap kali akan melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

"Keputusan politik negara oleh Presiden untuk melibatkan TNI itu harus dikonsultasikan dengan DPR, baik sebelumnya atau dalam jangka waktu tiga hari setelah pelibatan," ujar Arsul saat dihubungi, Minggu (27/5/2018).

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Ingatkan Presiden Segera Terbitkan PP UU Antiterorisme

Menurut Arsul, penyusunan isi perpres pelibatan TNI memang menjadi ranah pemerintah.

Namun, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan subtansi perpres tersebut tidak keluar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Selain itu, sesuai UU TNI, pengerahan kekuatan militer untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik negara atau antara presiden dan DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Implementasi UU Antiterorisme Diminta Patuhi Kewajiban HAM Internasional

Arsul mengatakan, UU Antiterorisme bisa dikatakan telah membuat norma khusus di mana penerbitan perpres harus dikonsultasikan bersama DPR.

"Menurut saya mengikat karena kalau Perpresnya tidak disetujui DPR masih berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI jo. UU Pertahanan Negara," ucapnya.

Meski demikian, kata Arsul, ketentuan konsultasi bukanlah hal yang baru.

Ia mencontohkan ketentuan dalam UU Pemilu yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkonsultasi dengan DPR terkait pembuatan Peraturan KPU (PKPU).

Baca juga: Masyarakat Diminta Kawal Penyusunan Perpres Keterlibatan TNI Atasi Terorisme

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

Nasional
Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Nasional
23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Nasional
Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Nasional
Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Nasional
Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.