UU Antiterorisme Sah, PDI-P Minta Pemerintah Segera Terbitkan Perpres

Kompas.com - 26/05/2018, 06:23 WIB
Politisi PDI-P Maruarar Sirait dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jumat (20/4/2018).. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPolitisi PDI-P Maruarar Sirait dalam diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jumat (20/4/2018)..

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Maruarar Sirait meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres) pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU.

Sebab, Perpres sangat dibutuhkan sebagai aturan turunan dari UU tersebut, dan akan mengatur hal-hal teknis seperti tata cara pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

“Saya sudah berbicara dengan Menkumham Yasonna Laoly  usai paripurna supaya sebaiknya Presiden segera mempertimbangkan mengeluarkan Perpres untuk mendukung operasional pemberantasan terorisme," kata Maruarar usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RUU Antiterorisme menjadi UU, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Maruarar menilai, pengesahan UU ini membuktikan pemerintah dan DPR memiliki jiwa kenegarawanan. Walaupun berbeda-beda partai, tetapi kepentingan nasional memang harus dikedepankan mengingat berbagai peristiwa bom bunuh yang terjadi belakangan ini yang sangat meresahkan masyarakat.

“Saya kira ini pencapaian yang luar biasa karena di masa sidang ini baru dimulai Jumat pekan lalu dan sudah disahkan Jumat hari ini,” ujar Maruarar.

Dengan disahkannya UU ini, Maruarar menilai sebaiknya segera dilakukan rapat koordinasi antara Pemerintah, DPR, Polri, TNI, dan pihak terkait lainnya.

Maruarar juga optimistis aktivitas terorisme dan radikalisme di Indonesia akan berkurang setelah UU ini disahkan. Apalagi, kata dia, masyarakat yang mendukung Pancasila dan kerukunan makin proaktif menyampaikan sikapnya secara terbuka dan berani.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X