Ketua DPR Minta Polisi Tindak Ormas yang Minta THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepolisian bertindak antisipatif dan responsif terhadap kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku bisnis.

Menurut dia, harus ada tindakan konkret agar kelompok-kelompok tersebut tak menimbulkan keresahan.

“Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Kesbangpol DKI Minta Ormas Binaannya Tak Minta-minta THR

Bambang menjelaskan, belum lama ini ada viral tentang surat dengan kop ormas tertentu yang isinya permintaan THR ke para pelaku usaha.

Ormas itu meminta pelaku bisnis di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat memberikan uang untuk THR.

Bambang mengatakan, permintaan THR dengan cara yang tidak semestinya atau mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan.

“Permintaan yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak lazim,” ujar politisi Golkar ini.

Baca juga: Anies Minta Warga Melapor jika Ada Ormas yang Langgar Hukum

Karena itu, mantan ketua komisi hukum DPR ini meminta Polri segera menyikapi persoalan tersebut secara serius. Sebab, di kalangan pengusaha sudah muncul keresahan lantaran merasa terintimidasi.

“Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusivitas harus tetap terpelihara dalam suasana apa pun,” ujarnya.

Dua buah surat berkop Forum Betawi Rempug (FBR) tersebar di media sosial pada akhir pekan kemarin. Kedua surat itu serupa, yakni permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang hari raya Idul Fitri 1439 H.

Baca juga: Ada Surat Edaran Minta THR, Ini Tanggapan FBR

Kedua surat itu diduga dikeluarkan FBR G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan FBR Gardu 0272 Banteng Ulung. Namun, hal itu dibantah para pengurus FBR.

Ketua Koodinator Wilayah FBR Jakarta Utara Yusriah Dzinnun mengatakan, dirinya tidak mengetahui ada anggotanya yang mengeluarkan surat tersebut.

Bantahan serupa juga dikemukakan Ketua Koordinator Wilayah FBR Jakarta Barat, H Mudjamil.