Mendagri Minta Warga Proaktif Datangi Dukcapil untuk Rekam E-KTP

Kompas.com - 24/05/2018, 17:15 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo usai menghadiri hari jadi Provinsi Sumsel ke 72 tahun di PalembangKOMPAS.com/ Aji YK Putra Mendagri Tjahjo Kumolo usai menghadiri hari jadi Provinsi Sumsel ke 72 tahun di Palembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ( E-KTP) untuk proaktif mendatangi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo saat menyampaikan pengarahan pada Rakor Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan APBD, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

“Tolong proaktif datangi dukcapil setempat jangan nanti pada hari H coblosan, 'saya kok enggak milih', lha KTP-nya enggak ada,” ucap Tjahyo.

Baca juga: Urus E-KTP di Palopo Cukup 4 Jam jika Aliran Listrik Tak Mati

Di sisi lain, Tjahjo juga meminta pihak Dukcapil jemput bola untuk merekam data KTP elektronik.

“Ada kota yang door to door bisa kecepatan integrasi jemput bola, hari libur juga buka karena persyaratan E-KTP penting untuk hak pilih pileg dan pilpres 2019,” kata Mendagri.

Belum lagi, kata Tjahyo, masih banyak data kependudukan ganda. Jumlahnya mencapai dua juta. 

“Yang ganda-ganda tadi yang tiga misalnya, harus dipastikan masih hidup atau sudah meninggal, tempat tinggalnya ada dimana supaya sesuai dengan DPT (daftar pemilih tetap) untuk di TPS (tempat pemungutan suara),” lanjut dia.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri meminta pejabat di daerah untuk memberikan pelayanan optimal terkait E-KTP. Tjahjo berharap warga bisa mendapatkan E-KTPnya tanpa harus menunggu berjam-jam, apalagi berhari-hari. 

Baca juga: Di Kendal, Membuat e-KTP Belum Bisa Sehari Jadi

“Enggak ada alasan blangko kurang. 10 menit selesai kecuali listrik mati atau komputer error bisa mundur tapi kalau dua-duanya aman saya tongkrongin di Merauke semua bagus 10 menit selesai,” tutur dia.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan, agar warga yang belum melakukan perekaman tidak menyalahkan KPU ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“15 juta remaja menginjak ke dewasa itu harus punya E-KTP. Yang ini problem terus tiap tahun,” ucap dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X