Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Anwar Ibrahim, Kalla Bahas Suasana Terkini di Malaysia

Kompas.com - 20/05/2018, 21:35 WIB
Moh Nadlir,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menerima mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di rumah dinas kediaman Wapres RI, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (20/5/2018) malam.

Juru Bicara Wapres RI, Husain Abdullah, mengatakan, salah satu yang dibicarakan keduanya yakni mengenai situasi terkini di Malaysia.

"Bicara tentang suasana di Malaysia terkini, dengan suasana akrab dan santai," kata Husain, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu.

Menurut Husain, keduanya juga saling berbagi pengalaman saat masa muda menjadi pemimpin organisasi kepemudaan dan partai politik.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingin Ada Aturan Khusus untuk Motor pada Mudik Lebaran 2018

Pertemuan Kalla dengan mantan pemimpin oposisi Malaysia tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam.

"Anwar sempat juga menanyakan suasana KTT OKI di Istanbul (Turki), yang baru diikuti Pak JK," ucap Husain.

Presiden RI ke-3, BJ Habibie, sebelumnya juga telah menerima Anwar di kediaman Habibie, di Patra Kuningan, Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Dalam pertemuan itu, keduanya banyak melakukan diskusi, salah satunya mengenai penguatan identitas negara serumpun dalam memasuki arus globalisasi.

Baca juga: Bebas, Anwar Ibrahim Tidak Akan Langsung Masuk ke Pemerintahan

Diketahui, Anwar bebas dari penjara pada Rabu (16/5/2018), setelah mendapat pengampunan atas kasus sodomi yang mengirimnya ke penjara selama tiga tahun terakhir.

Politisi berusia 70 tahun itu sebenarnya divonis hukuman penjara lima tahun, karena dianggap terbukti melakukan sodomi.

Namun, ia akhirnya dibebaskan setelah Yang Dipertuan Agung Muhamman V memberikan pengampunan penuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com